BARRU, Petta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru memperluas akses pelayanan publik bagi masyarakat, khususnya calon jemaah haji dan umrah. Upaya tersebut diwujudkan melalui kerja sama dengan Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru.
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan pelayanan haji dan umrah di Aula Kantor Kementerian Haji dan Umrah Barru, Rabu (11/11/2026).
Penandatanganan dilakukan Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, Muhammad Ridwan.
Kesepakatan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antarlembaga sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui kolaborasi ini, warga dapat memperoleh informasi dan mengakses kebutuhan administrasi haji dan umrah dengan lebih mudah.
Layanan Haji dan Umrah Hadir Dua Kali Sepekan di MPP
Sebagai tindak lanjut kerja sama, Pemkab Barru menyediakan ruang pelayanan Kementerian Haji dan Umrah di Mal Pelayanan Publik (MPP) Barru.
Layanan tersebut direncanakan beroperasi dua kali dalam sepekan, yakni setiap Senin dan Kamis. Kehadiran fasilitas ini diharapkan memudahkan calon jemaah mendapatkan informasi tanpa harus mendatangi kantor kementerian secara langsung.
Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari mengatakan, kerja sama tersebut bukan sekadar penandatanganan dokumen administratif. Menurutnya, kesepakatan itu harus diwujudkan melalui pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Dengan adanya kerja sama ini, kita ingin memperlihatkan bahwa pemerintah daerah bersama Kementerian Haji dan Umrah memiliki komitmen yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Barru,” tegas Bupati.
Ia meminta seluruh pihak memastikan informasi mengenai penyelenggaraan haji dan umrah tersampaikan secara jelas. Dengan begitu, calon jemaah dapat memahami tahapan administrasi dan memperoleh pelayanan secara optimal.
Bupati juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Validitas data kependuddukan dan Pencatatan Sipil. Validitas data kependudukan dinilai berperan penting dalam mendukung kelengkapan dokumen calon jemaah.
Bupati Dorong Penambahan Kuota Haji Barru
Selain memperkuat pelayanan administrasi, Andi Ina turut mendorong upaya penambahan kuota haji bagi masyarakat Kabupaten Barru.
Ia meminta Kantor Kementerian Haji dan Umrah terus membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Langkah tersebut diperlukan agar kesempatan keberangkatan masyarakat yang masuk daftar tunggu semakin terbuka.
“Saya berharap ada upaya komunikasi yang intensif untuk memperjuangkan penambahan kuota haji bagi masyarakat Barru. Kita ingin semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kesempatan menjadi tamu Allah,” harapnya.
Dalam kesempatan itu, Andi Ina juga menceritakan pengalamannya ketika terpilih menjadi petugas haji pada 2011. Saat itu, ia masih menjabat sebagai anggota DPRD Sulawesi Selatan dan harus melalui beberapa tahapan seleksi sebelum akhirnya terpilih.
Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi pengingat bahwa kesempatan menjadi tamu Allah membutuhkan niat, doa, dan ikhtiar.
Bupati juga meminta agar jumlah petugas haji daerah asal Barru yang sebelumnya dua orang, kemudian berkurang menjadi satu orang, dapat diperjuangkan kembali menjadi dua orang.
Pemkab Barru, kata dia, telah mengalokasikan anggaran melalui APBD selama dua tahun berturut-turut untuk mendukung pembiayaan petugas haji daerah.
“Petugas haji kita memiliki tanggung jawab besar karena mereka yang mengurus dan mendampingi masyarakat Barru selama berada di Tanah Suci. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen menyiapkan anggarannya melalui APBD,” tegasnya.
Kemenhaj Apresiasi Dukungan Pemkab Barru
Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, Muhammad Ridwan, menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Barru atas dukungan fasilitas pelayanan di MPP.
Menurut Ridwan, penyediaan ruang pelayanan tersebut menjadi dukungan penting bagi kementerian yang relatif baru terbentuk. Fasilitas itu juga membantu memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, Kementerian Haji dan Umrah dibentuk pada 8 September 2025 sebagai bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat penyelenggaraan urusan haji dan umrah. Sebelumnya, urusan tersebut berada dalam struktur pelayanan Kementerian Agama.
Ridwan mengungkapkan, kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia. Saat ini, kantor tersebut didukung enam pegawai dan lima tenaga outsourcing untuk membantu operasional.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Bupati yang telah memberikan ruang dan fasilitas di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barru. Kami juga memohon arahan dan bimbingan agar kerja sama yang baik ini dapat terus berjalan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para calon tamu Allah,” ungkap Ridwan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Barru, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas PMPTSP, Kepala Dinas Kominfo-SP, Inspektur, Kepala Bagian Pemerintahan Setda, perwakilan Kantor Kementerian Agama Barru, serta jajaran Kantor Kementerian Haji dan Umrah.
