JAKARTA, Petta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu (11/11/2026). Keputusan tersebut muncul setelah tekanan politik terhadap Gibran semakin menguat menyusul polemik persyaratan pendidikannya.
Kabar pengunduran diri Gibran dikonfirmasi Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Ia menyampaikan bahwa Gibran telah mundur dari posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.
“Mas Gibran sudah mengundurkan diri,” ujar Budi Arie melalui pesan singkat, Rabu malam.
Informasi mengenai penyerahan surat pengunduran diri juga disampaikan sumber dekat Gibran kepada CNN Indonesia. Surat tersebut disebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu sore.
Sementara itu, Reuters melaporkan bahwa surat pengunduran diri resmi Gibran diperkirakan akan disampaikan kepada MPR pada Kamis (12/11/2026). Dengan demikian, proses konstitusional untuk mengakhiri masa jabatan dan mengisi posisi Wakil Presiden masih menjadi perhatian.
Mundur di Tengah Tekanan Politik
Keputusan Gibran muncul setelah polemik mengenai dokumen pendidikan yang digunakannya saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Dalam putusannya, MA menyatakan dokumen tersebut tidak sah.
Putusan itu kemudian memicu berbagai tanggapan dari kalangan politik. Sejumlah anggota DPR menilai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.
Pada Rabu (11/11/2026), sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi juga mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk memulai proses politik terkait posisi Gibran.
Di tengah perkembangan tersebut, Gibran sebelumnya telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niat mundur menghadapi dinamika yang berkembang setelah putusan MK dan MA.
Mekanisme Penggantian Wakil Presiden
Pengunduran diri Wakil Presiden memiliki mekanisme konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti paling lambat 60 hari.
Presiden kemudian mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR memilih satu di antara dua calon tersebut untuk mengisi jabatan hingga berakhirnya masa jabatan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya juga menjelaskan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden perlu disampaikan melalui mekanisme resmi kepada MPR.
Dengan demikian, pengumuman pengunduran diri Gibran perlu diikuti penyelesaian prosedur ketatanegaraan sebelum proses pengisian jabatan Wakil Presiden berjalan.
Kekayaan Gibran Capai Rp 27,9 Miliar
Di luar perkembangan politik tersebut, Gibran tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 27.915.654.176 atau sekitar Rp 27,9 miliar.
Angka tersebut berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun pelaporan 2025 yang disampaikan Gibran kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 Maret 2026.
Berdasarkan data LHKPN yang dipublikasikan KPK, sebagian besar kekayaan Gibran berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan. Nilainya mencapai Rp 17,44 miliar, yang terdiri atas tujuh bidang tanah dan bangunan di wilayah Surakarta dan Sragen.
Selain itu, Gibran melaporkan kepemilikan surat berharga senilai Rp 5,55 miliar. Ia juga memiliki kas dan setara kas sebesar Rp 4,35 miliar.
Untuk kategori alat transportasi dan mesin, Gibran melaporkan aset senilai Rp 286,5 juta. Sementara harta bergerak lainnya tercatat sebesar Rp 280 juta.
Berikut rincian kekayaan Gibran berdasarkan LHKPN tahun pelaporan 2025:
- Tanah dan bangunan: Rp 17.440.000.000
- Surat berharga: Rp 5.552.000.000
- Kas dan setara kas: Rp 4.357.154.176
- Alat transportasi dan mesin: Rp 286.500.000
- Harta bergerak lainnya: Rp 280.000.000
Dengan demikian, total kekayaan Gibran mencapai Rp 27.915.654.176. Dalam laporan tersebut, Gibran juga tercatat tidak memiliki utang.
Nilai kekayaan itu meningkat dibandingkan laporan tahun 2024 yang mencapai sekitar Rp 27,51 miliar. Kenaikannya tercatat sekitar Rp 395,67 juta.
Data tersebut merupakan laporan kekayaan terakhir yang dipublikasikan untuk tahun pelaporan 2025. Angka itu tidak serta-merta menggambarkan perubahan aset setelah periode pelaporan berakhir.
