

MAKASSAR, Petta – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan. Angka tersebut naik sekitar 7,98 persen dibandingkan UMP 2026 yang berada di posisi Rp3.921.088,79.
Dengan penetapan tersebut, pekerja di Sulawesi Selatan akan menerima kenaikan upah minimum sebesar Rp312.824,46 per bulan. Ketentuan ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 1968/XI/Tahun 2026.
Pengumuman UMP Sulsel 2027 dibacakan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, di Kantor Gubernur Sulsel, Sabtu (21/11/2026).
“Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2027 sebesar Rp 4.233.913,25 per bulan yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap,” kata Winarno saat membacakan keputusan gubernur.
Penetapan tersebut juga mencakup Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027. Besarannya dibedakan berdasarkan sektor usaha yang masuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) lima digit.
Daftar UMP dan UMSP Sulsel 2027
Pemprov Sulsel menetapkan tiga kelompok sektor usaha yang memiliki ketentuan upah minimum sektoral. Sektor pertambangan, energi, dan kelistrikan memperoleh nominal tertinggi.
Berikut rincian UMP dan UMSP Sulsel 2027:
| Jenis upah | Besaran per bulan |
|---|---|
| UMP Sulsel 2027 | Rp4.233.913,25 |
| Pertambangan, energi, dan kelistrikan | Rp4.293.995,04 |
| Industri pengolahan dan retail | Rp4.235.702,42 |
| Aktivitas jasa | Rp4.234.608,39 |
Untuk sektor pertambangan, energi, dan kelistrikan, UMSP ditetapkan sebesar Rp4.293.995,04. Sementara itu, sektor industri pengolahan dan retail memperoleh Rp4.235.702,42.
Adapun sektor aktivitas jasa ditetapkan sebesar Rp4.234.608,39 per bulan. Seluruh nominal tersebut merupakan batas upah minimum sesuai kelompok sektor yang ditetapkan dalam keputusan gubernur.
UMSP diberlakukan pada sektor tertentu yang memiliki karakteristik, kebutuhan keahlian, dan risiko pekerjaan berbeda dibandingkan sektor lainnya. Termasuk bidang usaha yang menuntut spesialisasi atau memiliki beban pekerjaan lebih berat.
Ketentuan Penerapan UMP Sulsel 2027
Dalam keputusan tersebut, ketentuan UMP dan UMSP berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Sementara itu, pekerja yang telah memiliki masa kerja satu tahun atau lebih harus mendapatkan upah berdasarkan struktur dan skala upah yang diterapkan perusahaan. Dengan demikian, pengupahan tidak hanya mengacu pada batas minimum, tetapi juga mempertimbangkan masa kerja serta kompetensi pekerja.
Ketentuan UMP dan UMSP tersebut juga dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keputusan gubernur itu turut menegaskan larangan bagi pengusaha untuk membayar pekerja lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang berlaku. Perusahaan yang melanggar dapat dikenai sanksi sesuai aturan hukum.
UMP dan UMSP Sulsel 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Penetapan UMP Sempat Diwarnai Perbedaan Usulan
Sebelum ditetapkan, pembahasan UMP Sulsel 2027 sempat menghadapi perbedaan pandangan antara perwakilan pengusaha dan serikat pekerja.
Dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Sulsel pada Kamis (19/11/2026), kedua pihak belum mencapai kesepakatan mengenai besaran kenaikan upah.
Perbedaan terutama berkaitan dengan penggunaan nilai alfa dalam formula penghitungan upah minimum. Perwakilan pengusaha mengusulkan nilai alfa 0,5, sedangkan serikat pekerja menginginkan nilai alfa 1.
Perwakilan pengusaha mengajukan UMP sebesar Rp4.186.546,50 atau naik sekitar 6,77 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, kalangan buruh memperjuangkan kenaikan yang lebih tinggi.
Karena belum tercapai kesepakatan, hasil pembahasan Dewan Pengupahan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulsel untuk diputuskan oleh gubernur.
Pada akhirnya, UMP Sulsel 2027 ditetapkan sebesar Rp4.233.913,25 atau mengalami kenaikan sekitar 7,98 persen dibandingkan tahun sebelumnya.