Barru, Petta – Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barru dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Senin malam (24/11/2025).
Rapat yang dihadiri oleh Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini menyepakati KUA–PPAS 2026 dengan proyeksi anggaran sekitar Rp 700 miliar.
Bupati Andi Ina menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD dan TAPD atas kerja intensif yang memungkinkan KUA–PPAS selesai tepat waktu. Ia menegaskan bahwa dokumen tersebut lebih dari sekadar teknis.
“KUA–PPAS bukan sekadar dokumen teknis, tetapi merupakan refleksi kebijakan, filosofi pembangunan, serta komitmen kita memastikan program prioritas berjalan adil dan merata bagi seluruh masyarakat Barru,” tegasnya.
Meskipun mengakui kondisi fiskal daerah masih terbatas, Bupati menegaskan kondisi ini justru menjadi motivasi untuk membuka ruang pendapatan baru dan mengelola anggaran secara lebih efektif. Ia pun menetapkan target ambisius.
“Saya berharap Barru menjadi salah satu daerah tercepat dalam penetapan APBD 2026. Ini penting agar program-program prioritas bisa segera berjalan,” ujarnya.
Inspirasi Singapura dan Pilot Project Sekolah Rakyat
Bupati juga menceritakan pengalamannya sebagai salah satu dari 24 kepala daerah se-Indonesia yang terpilih mengikuti Program Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah oleh Kemendagri dan Lemhannas.
“Banyak pengalaman berharga yang InsyaAllah akan saya terapkan bersama Wakil Bupati untuk mendorong percepatan pembangunan di Barru. Benchmarking ke Singapura pun memberi inspirasi bahwa perubahan harus dimulai dari langkah kecil namun konsisten,” jelasnya.
Selain itu, Bupati mengapresiasi dukungan DPRD terkait pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Kabupaten Barru terpilih sebagai salah satu dari 104 daerah pilot project nasional. Sekolah Rakyat di Barru dijadwalkan selesai Juli 2026 dan siap menerima siswa pada tahun ajaran baru.
Kajian Matang TPP ASN
Menutup sambutannya, Bupati Barru menyinggung kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Ia menekankan bahwa keputusan TPP tidak dapat diambil secara tiba-tiba, melainkan memerlukan sosialisasi dan kajian yang matang sesuai kemampuan keuangan daerah.
“TPP tidak boleh diputuskan tanpa melihat kondisi riil dan kesiapan fiskal. Kita akan mengkaji kembali mekanismenya, tentu dengan tetap mempertimbangkan hak dan kebutuhan ASN,” ungkapnya.
Rapat Paripurna akhirnya ditutup secara resmi oleh pimpinan sidang DPRD Barru setelah penandatanganan Nota Kesepakatan KUA–PPAS 2026 selesai dilaksanakan.
