Barru, Petta – Wakil Bupati Barru, Abustan Andi Bintang, membuka sekaligus menjadi narasumber dalam workshop pengembangan Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial di Ruang Meeting RM Surya, Barru, Kamis (5/2/2026).
Kegiatan ini fokus membahas langkah strategis untuk mengelola potensi kawasan hutan sosial di Kabupaten Barru yang mencapai 7.969 hektar. Meski telah memiliki legalitas, lahan seluas itu dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan warga.
Abustan memproyeksikan, jika dikelola secara serius dan terintegrasi antar-sektor, kawasan ini mampu menghasilkan nilai ekonomi yang sangat fantastis bagi daerah.
“Saya sudah hitung, kalau dikelola serius, minimal bisa menghasilkan ratusan miliar rupiah per tahun, bahkan bisa menembus lebih dari satu triliun. Tetapi ini tidak boleh dikerjakan setengah-setengah,”
Abustan Andi Bintang, Wakil Bupati Barru
Perhutanan Sosial Menjadi Pusat Bisnis Baru
Abustan menjelaskan bahwa konsep IAD tidak hanya terpaku pada pengelolaan kayu atau hutan semata. Program ini mengintegrasikan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga pariwisata dalam satu kawasan yang utuh.
Menurutnya, perhutanan sosial harus dipandang sebagai core business atau bisnis utama yang menggerakkan potensi lain di sekitarnya. Dengan perencanaan yang matang, satu lokasi dapat menghasilkan berbagai komoditas unggulan sekaligus.
“Kalau ini kita integrasikan dengan baik, maka bukan hanya perhutanan sosial yang hidup, tapi pariwisata, peternakan, hingga produk pangan lokal juga bergerak,” jelasnya.
Peran Desa Menentukan Keberhasilan Program Lapangan
Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan bahwa kunci utama kesuksesan program ini terletak pada kekuatan pemerintahan desa dan keterlibatan aktif kelompok masyarakat.
Ia mengingatkan para kepala desa untuk memastikan program berjalan secara inklusif. Pendekatan perhutanan sosial tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu, melainkan harus merangkul seluruh warga di sekitar kawasan hutan.
“Kuncinya ada di desa. Kalau desa kuat, maka kegiatan ini akan berjalan. Perhutanan sosial tidak bisa hanya mengandalkan kelompok, tetapi harus melibatkan seluruh masyarakat di sekitar kawasan,” tegas Abustan.
Ubah Pola Pikir Masyarakat Menjadi Mandiri
Abustan juga menyoroti fenomena kelompok masyarakat yang cenderung pasif dan hanya menunggu bantuan stimulan dari pemerintah. Ia mendorong para pengelola kawasan hutan untuk mulai berinovasi secara mandiri mengingat izin kelola berlaku hingga puluhan tahun.
Pemerintah daerah saat ini tengah menyusun master plan terpadu serta menjalin komunikasi dengan dunia usaha dan perguruan tinggi, terutama untuk pengembangan komoditas kopi.
“Tujuannya satu, kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kalau kita bergerak bersama, saya yakin dalam dua tahun ke depan sudah mulai terlihat hasilnya,” pungkasnya.
Acara ini turut dihadiri oleh Direktur Pilar Nusantara (PINUS) Sulawesi Selatan, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulsel, serta para camat dan kelompok perhutanan sosial se-Kabupaten Barru.
