Jakarta, Petta – Viral video puluhan ribu unit motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) berbuntut panjang. Meski BGN menyatakan kendaraan tersebut untuk operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengadaan ini menuai kritik tajam dari Menteri Keuangan hingga anggota DPR RI.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa usulan pengadaan aset berupa kendaraan dan perangkat komputer untuk BGN sebenarnya sempat ditolak oleh otoritas keuangan pada tahun lalu.
Kemenkeu Minta Fokus pada Makanan
Purbaya menegaskan, fokus utama anggaran MBG seharusnya diarahkan langsung pada pemenuhan gizi masyarakat, bukan untuk pengadaan aset penunjang yang dinilai belum mendesak.
“Tahun lalu sempat kita enggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor. Tapi sekarang saya belum tahu, saya akan lihat lagi seperti apa. Ini gosip ya? Saya cek lagi,” ujar Purbaya dalam diskusi media di Kementerian Keuangan, Selasa (7/4/2026).
Purbaya menambahkan bahwa para mitra pelaksana MBG yang berstatus pebisnis seharusnya sudah memiliki margin keuntungan yang cukup untuk mengusahakan kendaraan operasional sendiri.
“Bukan enggak boleh, kita enggak tahu programnya seperti apa, tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnis kan sudah untung cukup, mereka cicil dari sana harusnya,” tuturnya.
DPR Endus Pelanggaran Tata Kelola
Kritik juga datang dari Senayan. Anggota Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyoroti adanya potensi pelanggaran jika BGN tetap memaksakan pengadaan yang sebelumnya telah ditolak oleh Kementerian Keuangan.
“Kalau benar pengadaan ini sudah pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan, lalu tetap dijalankan oleh BGN, maka ini sudah masuk ranah pelanggaran dalam tata kelola anggaran negara,” tegas Charles kepada media, Rabu (8/4/2026).
Pihak Parlemen berencana memanggil pimpinan BGN untuk meminta penjelasan transparan mengenai dasar penganggaran motor listrik merek Emmo tersebut, mengingat dana yang digunakan adalah uang rakyat di tengah tekanan fiskal yang cukup tinggi.
Pembelaan Badan Gizi Nasional
Menanggapi gelombang kritik tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana tetap pada pendiriannya bahwa pengadaan motor tersebut sudah masuk dalam perencanaan anggaran 2025. Ia juga meluruskan isu mengenai jumlah unit yang dianggap pemborosan.
“Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025,” kata Dadan.
Dadan memastikan bahwa puluhan ribu motor tersebut saat ini masih dalam proses administrasi untuk dicatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) dan belum didistribusikan ke lapangan.
Sorotan Transparansi
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, turut mengkritisi penggunaan sistem e-purchasing dalam pengadaan ini. Menurutnya, metode tersebut membuat publik sulit memantau detail spesifikasi dan kelayakan harga motor yang dibeli.
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Keuangan masih melakukan pengecekan ulang terkait status anggaran yang digunakan BGN untuk memastikan tidak ada celah aturan yang dilanggar dalam belanja kendaraan operasional tersebut.
