Barru, Petta – Sektor pariwisata berbasis desa di Kabupaten Barru terus menunjukkan taji di kancah nasional. Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, sukses menembus jajaran 12 besar Desa BRILiaN terbaik tingkat nasional dan berhak mendapatkan dana stimulan sebesar Rp 300 juta dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Rencana pemanfaatan anggaran bantuan tersebut dibahas matang dalam pertemuan lintas sektor yang dipimpin langsung oleh Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari bersama Sekretaris Daerah Andi Syarifuddin dan Pimpinan Cabang BRI Barru di Rumah Jabatan Bupati Barru, Rabu (13/5/2026).
“Bantuan dari Bank BRI ini tentu menjadi suntikan semangat baru bagi masyarakat untuk mengelola potensi wisata secara lebih baik. Kolaborasi perbankan dan pemerintah ini sangat penting untuk menggenjot ekonomi lokal,” ujar Andi Ina Kartika Sari.
Integrasi Kawasan Wisata Lasonrai
Kepala Dinas Parekrafpora Barru, Muh. Syukri, menjelaskan bahwa dana hibah tersebut akan dialokasikan penuh untuk program revitalisasi, penataan amenitas, dan pengembangan fasilitas penunjang di kawasan pesisir Desa Batupute.
Kawasan ini dinilai sangat potensial karena memiliki garis pantai sepanjang 1.200 meter yang letaknya terintegrasi langsung dengan destinasi wisata Lasonrai yang sudah populer lebih dulu. Selama ini, hamparan pesisir tersebut berdampingan dengan aktivitas perkebunan kelapa dan hutan mangrove milik warga.
“Perencanaannya harus matang dan berbasis ekologi. Selain penataan fisik pantai, keberadaan hutan mangrove di sana akan dipertahankan sebagai daya tarik wisata berbasis konservasi,” kata Syukri.
Bupati Wanti-wanti Soal Alas Hak Lahan
Meski menyambut baik kucuran dana segar tersebut, Andi Ina memberikan peringatan keras kepada kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Batupute selaku eksekutor di lapangan.
Bupati perempuan pertama di Barru ini mewanti-wanti agar status hukum dan alas hak seluruh lahan pesisir yang akan ditata harus clean and clear sejak awal guna menghindari sengketa perdata di kemudian hari.
“Saya minta semua dipastikan jelas alas hak lahannya. Jangan sampai niat baik membangun kawasan wisata justru memicu konflik sosial dengan warga belakangan. Semua harus dibicarakan dan diselesaikan secara transparan sejak awal,” tegas alumnus Fakultas Hukum Unhas tersebut.
Desain Harus Melibatkan Tenaga Ahli
Senada dengan Bupati, Sekretaris Daerah Barru Andi Syarifuddin mengingatkan agar cetak biru (blueprint) pembangunan fasilitas pantai wajib dirancang oleh tenaga ahli lanskap pariwisata. Hal ini diperlukan agar pembangunan fisik tidak merusak ekosistem pesisir.
“Pariwisata itu bukan cuma soal membangun tempat yang indah, tapi juga tentang kesiapan SDM lokal. Sadar wisata masyarakat harus dibentuk agar mereka ramah menerima wisatawan, pandai menjaga kebersihan, dan mampu menciptakan kesan mendalam bagi pengunjung,” pungkas Sekda.
