Makassar, Petta – Pemerintah Kabupaten Barru resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Selasa (31/3/2026). Penyerahan ini menandai dimulainya fase audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran daerah selama satu tahun terakhir.
Bupati Barru menyerahkan dokumen tersebut langsung kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, di Kantor BPK Sulsel, Makassar. Dalam kunjungannya, Bupati didampingi oleh Ketua DPRD Barru Syamsuddin Muhiddin dan Plh. Sekda Barru Abu Bakar.
“Bagi kami, ini bukan sekadar kewajiban administratif, tapi bentuk tanggung jawab kepada masyarakat agar pengelolaan keuangan daerah tetap terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Bupati Barru di hadapan jajaran BPK.
Tahapan Audit Menyeluruh
Kepala BPK Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, menegaskan bahwa tim pemeriksa akan segera turun ke lapangan untuk melakukan audit secara terperinci. Hasil dari pemeriksaan ini nantinya akan menjadi dasar penentuan opini laporan keuangan bagi masing-masing daerah di Sulawesi Selatan.
“LKPD yang masuk akan kami audit secara menyeluruh dan terperinci. Dari hasil pemeriksaan itulah nantinya ditentukan opini atas laporan keuangan masing-masing daerah,” tegas Winner.
Ia juga mengapresiasi komitmen para kepala daerah yang menyerahkan laporan tepat waktu, mengingat penyampaian LKPD merupakan kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi setiap tahunnya.
Fokus pada Manfaat Pembangunan
Pemkab Barru terus berupaya mempertahankan standar pengelolaan keuangan yang tinggi guna memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah. Bupati menekankan bahwa kualitas laporan keuangan yang baik berbanding lurus dengan efektivitas program pembangunan yang menyentuh masyarakat.
“Kami akan terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan agar memberi manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Bupati.
Dengan penyerahan ini, Pemkab Barru kini bersiap mengikuti seluruh rangkaian prosedur pemeriksaan tim auditor BPK. Transparansi dalam pengelolaan APBD diharapkan dapat kembali membawa Kabupaten Barru meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai bukti sehatnya tata kelola keuangan daerah.
