Barru, Petta – Pemerintah Kabupaten Barru mulai memetakan potensi kerawanan menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 yang akan digelar di 12 desa. Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, menegaskan bahwa fokus pengamanan kini tidak hanya menyasar para kandidat, melainkan juga edukasi bagi masyarakat pendukung di tingkat akar rumput.
Hal tersebut ditegaskan Bupati saat menerima audiensi Tim Subdit Politik Dit Intelkam Polda Sulawesi Selatan di Rumah Jabatan Bupati Barru, Kamis (9/4/2026). Pertemuan ini merupakan bagian dari deteksi dini dan koordinasi pengamanan wilayah menjelang pemungutan suara pada 25 Mei mendatang.
“Calon itu pada dasarnya siap menang dan siap kalah. Tapi yang sering menjadi persoalan adalah masyarakat pendukung yang tidak siap menerima hasil. Ini yang harus kita edukasi bersama,” ujar Andi Ina.
Libatkan Tokoh Agama untuk Redam Konflik
Bupati menginstruksikan penguatan sosialisasi secara masif dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Ia berharap pesan-pesan perdamaian dapat disampaikan melalui mimbar-mimbar masjid dan pertemuan warga guna menjaga kerukunan antar-tetangga maupun keluarga yang mungkin berbeda pilihan.
“Sampaikan di masjid-masjid, libatkan imam. Tekankan bahwa Pilkades ini adalah proses demokrasi yang harus diterima dengan keikhlasan agar hubungan kekeluargaan tidak rusak hanya karena beda pilihan,” tambahnya.
Berdasarkan hasil pemetaan bersama pihak kepolisian, teridentifikasi empat desa yang masuk dalam kategori memiliki potensi kerawanan tinggi. Pemkab Barru bersama Polres Barru dan dukungan Polda Sulsel pun telah menyiapkan skema pengamanan khusus di wilayah-wilayah tersebut.
Antisipasi Fenomena “Calon Tunggal” dan Politik Kekerabatan
Dalam pertemuan tersebut, mengemuka pula sejumlah dinamika lapangan, mulai dari munculnya kandidat dari satu rumpun keluarga hingga potensi adanya calon tunggal di beberapa desa. Fenomena ini dinilai menjadi tantangan bagi kualitas demokrasi di tingkat desa.
Guna menjaga objektivitas, Pemkab Barru tetap memberlakukan seleksi ketat melalui tes tertulis dan wawancara bagi desa yang memiliki lebih dari lima bakal calon. Hasil tes ini juga akan menjadi instrumen penentu jika terjadi perolehan suara sama (draw), sehingga meminimalisir potensi konflik akibat pemilihan ulang.
“Kita ingin memastikan kepala desa terpilih memiliki kompetensi, karena mereka adalah garda terdepan pelayanan masyarakat,” jelas bupati perempuan pertama di Barru tersebut.
Sinergi Polda Sulsel dan Pemkab Barru
Ketua Tim Subdit Politik Dit Intelkam Polda Sulsel, AKP Tumiar Butar Butar, menyatakan bahwa pemantauan awal ini merupakan dasar bagi pimpinan kepolisian untuk mengambil langkah pengamanan yang tepat di Kabupaten Barru.
Pemerintah daerah berharap dengan sinergi lintas sektor ini, Pilkades Serentak 2026 tidak hanya melahirkan pemimpin yang berkualitas, tetapi juga menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat Barru yang religius.
