Barru, Petta – Pemerintah Kabupaten Barru mencatatkan lompatan performa krusial dalam peta tata kelola pemerintahan nasional. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) rilis tahun 2025, Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Barru sukses mengalami kenaikan status (upgrading).
Data publikasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barru per Selasa (2/6/2026) menunjukkan, skor Indeks RB Kabupaten bertajuk “Bumi Hibrida” ini melonjak signifikan ke angka 73,99 pada penilaian tahun 2025, setelah sebelumnya tertahan di angka 68,02 pada tahun 2024.
Kenaikan hampir enam poin tersebut secara otomatis mengantarkan Pemkab Barru naik kelas, dari yang semula berada di ketegori B kini menembus kategori BB.
Dalam kerangka evaluasi birokrasi nasional, peralihan dari klaster B ke BB menandakan perubahan fundamental. Sistem tata kelola pemerintahan daerah dinilai telah bergeser dari sekadar pemenuhan aspek kepatuhan administratif formal (compliance) menuju ekosistem birokrasi yang berbasis kinerja dan dampak nyata di lapangan.
Fokus pada Dampak Riil “RB Tematik”
Akselerasi poin Kabupaten Barru dipicu oleh integrasi dan keseimbangan performa pada dua indikator utama penilaian instansi pusat, yakni komponen RB General dan RB Tematik.
Pada lini RB General, evaluasi difokuskan pada penguatan fondasi internal birokrasi, seperti penguatan sistem pengawasan, reformasi kelembagaan, serta akuntabilitas manajemen organisasi.
Sementara pada komponen RB Tematik, Pemkab Barru dinilai berhasil menyelaraskan kinerja perangkat daerah untuk menyelesaikan klaster isu strategis nasional yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat akar rumput. Nilai tambah ini diperoleh dari efektivitas program lokal dalam menekan angka kemiskinan ekstrem, akselerasi iklim investasi daerah, digitalisasi pelayanan, hingga pengendalian laju inflasi.
Pijakan Menuju Tata Kelola Berstandar Tinggi
Capaian predikat BB ini melengkapi portofolio prestasi Pemkab Barru di sektor tata kelola pemerintahan, yang pada hari yang sama juga baru saja mengamankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 berturut-turut dari BPK RI.
Meski menorehkan rekor impresif, raihan predikat BB ini bukan merupakan garis akhir dalam dinamika kebijakan publik. Rapor hijau ini justru menjadi standar baru dan modalitas penting bagi seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Barru untuk terus melahirkan inovasi layanan publik yang adaptif dan akuntabel pada tahun-tahun mendatang.
