Barru, Petta – Pemerintah Kabupaten Barru mematangkan persiapan menjelang peresmian massal Program Sekolah Rakyat Permanen oleh Presiden Republik Indonesia. Pemda setempat melakukan penyisiran menyeluruh terhadap kesiapan infrastruktur fisik, logistik santri, hingga skema penyerapan tenaga kerja lokal.
Langkah taktis tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Persiapan Operasional Sekolah Rakyat yang dipimpin langsung oleh Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 5, Kantor Bupati Barru, Rabu (8/7/2026).
Kabupaten Barru berhasil terpilih menjadi satu dari sembilan daerah di Sulawesi Selatan yang dipercaya pusat untuk mengeksekusi program strategis nasional di bidang pendidikan berbasis asrama ini.
“Jangan memburu target waktu tetapi mengabaikan kualitas bangunan. Sekolah Rakyat ini akan menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Barru. Karena itu kualitasnya harus benar-benar dijaga,” ujar Andi Ina Kartika Sari memberikan instruksi tegas kepada Ardian Saputra, kontraktor pelaksana dari PT Waskita Karya.
Soroti Kualitas Sanitasi dan Manajemen Lingkungan
Andi Ina menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat ini diproyeksikan menjadi aset jangka panjang bagi peningkatan indeks pembangunan manusia di Barru. Oleh karena itu, ia menaruh perhatian sangat detail terhadap kelayakan fasilitas penunjang, terutama sektor sanitasi asrama siswa.
“Saya perempuan, jadi saya sangat memperhatikan toilet. Jangan sampai bangunannya megah tetapi toiletnya tidak layak. Toilet harus bersih, higienis, dan nyaman digunakan anak-anak,” tuturnya menambahkan.
Mengingat kompleks ini nantinya akan menampung lebih dari 500 penghuni, termasuk 330 siswa yang dijadwalkan masuk pada hari peresmian Andi Ina langsung membagi klaster tugas kepada organisasi perangkat daerah (OPD).
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) diperintahkan menyusun tata kelola sampah yang masif, Dinas Kesehatan (Dinkes) wajib melakukan skrining kesehatan fisik dan mental calon siswa, sementara PDAM diinstruksikan menjamin pasokan air bersih tanpa mengganggu hak warga sekitar.
“Jangan sampai hadirnya Sekolah Rakyat justru menghadirkan masalah baru bagi rakyat. Sekolah Rakyat harus memberi manfaat besar, bukan mengurangi hak masyarakat mendapatkan air bersih,” tegas alumni Unhas ini.
Berdayakan Vendor Lokal, Tolak Nepotisme Guru
Selain kesiapan fisik gedung, politisi perempuan ini juga memperjuangkan agar proyek kementerian ini memberikan dampak ekonomi (multiplier effect) langsung bagi roda perekonomian Barru. Ia meminta Kementerian Sosial (Kemensos) memprioritaskan UMKM lokal dalam pengadaan seragam dan logistik siswa, serta menyerap warga lokal untuk posisi non-kependidikan.
“Saya tidak mau masyarakat Barru hanya menjadi penonton. Pengusaha-pengusaha lokal harus merasakan manfaat ekonomi dari hadirnya Sekolah Rakyat,” kata Andi Ina.
“Saya berjuang menghadirkan Sekolah Rakyat karena saya tahu program ini akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Barru. Saya tidak ingin masyarakat saya hanya menjadi penonton,” sambungnya mempertegas komitmen yang telah ia sampaikan pula kepada Sekjen Kemensos Robben Rico.
Kendati demikian, untuk klaster tenaga pendidik (guru), Andi Ina menggaransi proses rekrutmen akan berjalan objektif dan bebas dari praktik titipan pejabat. Ia juga memastikan kuota siswa diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2 secara merata dari seluruh kecamatan.
Sementara itu, perwakilan Kemensos RI selaku PIC Persiapan MPLS, Nurlina, memberikan apresiasi tinggi terhadap performa Pemkab Barru. Berdasarkan data pemantauan pusat, progres persiapan Sekolah Rakyat di Kabupaten Barru tercatat sebagai salah satu yang paling maju di Sulawesi Selatan dan layak menjadi pilot project percontohan nasional.
