Petta – 100 hari sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah meluncurkan sejumlah kebijakan ekonomi strategis yang menarik perhatian publik. Kebijakan-kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah awal dalam merealisasikan janji-janji kampanye, meski tak lepas dari kontroversi.
Hapus Tagih Piutang UMKM
Pada awal November 2024, salah satu langkah besar yang diambil Prabowo adalah menghapus tagihan piutang macet sebanyak 67.000 UMKM dengan total nilai mencapai Rp2,4 triliun. Langkah ini bertujuan untuk meringankan beban pelaku usaha kecil dan menengah yang terdampak pandemi serta memperkuat perekonomian rakyat.
PPN 12% untuk Barang Mewah
Kebijakan yang tidak kalah menarik perhatian adalah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%, yang hanya diberlakukan untuk barang mewah. Barang dan jasa lainnya tetap dikenakan tarif PPN sebesar 11%. Untuk mendukung daya beli masyarakat, pemerintah juga memberikan insentif fiskal hampir Rp40 triliun, termasuk diskon tarif listrik, bantuan pangan, serta PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk properti dan kendaraan listrik.
Efisiensi Anggaran untuk Program Prioritas
Pada hari ke-95 masa jabatannya, Prabowo mengarahkan efisiensi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) serta Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp306 triliun. Anggaran ini digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi dana Rp71 triliun.
Selain itu, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan Rp121 triliun untuk tujuh program utama Quick Win. Program tersebut meliputi Pemeriksaan Kesehatan Gratis (Rp3,2 triliun), Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Daerah (Rp1,8 triliun), Penuntasan TBC (Rp8 triliun), Renovasi Sekolah (Rp20 triliun), Sekolah Unggulan Terintegrasi (Rp2 triliun), serta Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa (Rp15 triliun).
Namun, alokasi anggaran ini tampaknya belum cukup sehingga membutuhkan tambahan dana yang diambil dari efisiensi belanja K/L dan TKD. Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), Teuku Riefky, menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak terlepas dari konsekuensi fiskal yang cukup besar akibat pelebaran kabinet dan penyesuaian jumlah kementerian.
“Konsekuensi fiskal tentu cukup besar, bukan hanya dari program, tetapi juga langkah-langkah lain dari pemerintahan Prabowo, seperti pelebaran kabinet. Biaya tambahan ini mencapai Rp39,55 triliun hingga Rp158,21 triliun untuk gaji dan tunjangan PNS serta belanja barang,” ujar Riefky, Selasa (28/1/2025).
Fokus pada Ketahanan Pangan
Prabowo juga menunjukkan komitmennya pada ketahanan pangan dengan melarang impor beras, jagung, garam, dan gula. Kebijakan ini diambil untuk mendukung produksi dalam negeri dan meningkatkan kesejahteraan petani lokal.
UMP Naik 6,5%
Selain itu, pemerintah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5%. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Respons Publik dan Tantangan ke Depan
Kebijakan-kebijakan yang dicanangkan dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran ini menuai beragam tanggapan. Di satu sisi, program-program seperti penghapusan piutang UMKM dan MBG mendapatkan apresiasi. Namun, di sisi lain, pelebaran kabinet dan efisiensi anggaran K/L masih menjadi bahan perdebatan.
Ke depan, pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara ambisi program prioritas dan keberlanjutan fiskal. Langkah awal ini menjadi cerminan arah kebijakan ekonomi yang akan ditempuh selama lima tahun ke depan.
