

JAKARTA, Petta – Google menghapus sebanyak 19.372 kanal YouTube yang dikaitkan dengan Indonesia sepanjang Juli hingga September 2026. Kanal-kanal tersebut diduga terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi atau coordinated influence operations yang menyebarkan narasi mendukung pemerintah Indonesia.
Penindakan ini menjadi sorotan karena jumlah kanal yang dihapus mencapai puluhan ribu hanya dalam tiga bulan. Selain itu, laporan Google menyebut sebagian jaringan tidak hanya menyebarkan dukungan terhadap pemerintah, tetapi juga menyerang pihak-pihak yang mengkritik pemerintah.
Informasi tersebut tercantum dalam Influence Operations Bulletin kuartal III 2026 yang dipublikasikan Google pada 30 Oktober 2026. Dalam laporan itu, Google mengelompokkan penindakan berdasarkan negara yang dikaitkan dengan operasi pengaruh tersebut.
Alasan Google Menghapus 19.372 Kanal YouTube
Google menyebut penghapusan tersebut merupakan bagian dari investigasi terhadap jaringan yang menjalankan operasi pengaruh terkoordinasi. Istilah ini merujuk pada aktivitas sejumlah akun atau kanal yang bekerja secara terorganisasi untuk menyebarkan narasi tertentu.
Dalam kasus Indonesia, Google menemukan jaringan kanal yang membagikan konten berbahasa Indonesia dengan narasi mendukung pemerintah dan administrasinya.
Rinciannya, sebanyak 6.888 kanal dihapus pada Juli 2026. Jumlah tersebut meningkat menjadi 10.134 kanal pada Agustus, kemudian bertambah 2.350 kanal pada September.
Penindakan terbesar terjadi pada Agustus. Google menyebut jaringan yang ditindak saat itu menyebarkan konten yang mendukung pemerintah sekaligus mengkritik pihak-pihak yang mengkritik pemerintah Indonesia.
Dengan demikian, total kanal yang secara khusus dikaitkan dengan Indonesia mencapai 19.372 kanal selama periode tiga bulan tersebut.
Namun, perlu dipahami bahwa laporan Google tidak menyebut dukungan terhadap pemerintah sebagai satu-satunya dasar penghapusan. Perusahaan mengategorikan jaringan tersebut sebagai bagian dari operasi pengaruh terkoordinasi yang menjadi objek investigasi.
Komdigi Minta Google Jelaskan Dasar Penindakan
Besarnya jumlah kanal yang dihapus turut mendapat perhatian Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pemerintah meminta Google memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai dasar dan mekanisme penindakan tersebut.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan pihaknya telah bertemu dengan perwakilan Google Indonesia pada Kamis (19/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Komdigi meminta penjelasan tertulis disertai contoh mengenai parameter dan metode yang digunakan untuk mendeteksi serta menindak kanal-kanal tersebut.
Komdigi juga meminta informasi mengenai metodologi investigasi, proses peninjauan, peran sistem otomatis dan peninjau manusia, pengukuran akurasi, hingga tingkat kesalahan deteksi.
Selain itu, pemerintah ingin mengetahui bagaimana Google menentukan asal negara para pembuat konten atau operator kanal yang ditindak.
Mediodecci menyebut laporan Google belum memberikan penjelasan pendukung yang memadai. Kondisi tersebut dikhawatirkan menimbulkan salah tafsir di tengah masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Google juga menyatakan menggunakan kebijakan spam di platform YouTube sebagai dasar penindakan terhadap kanal yang dikategorikan sebagai bagian dari operasi pengaruh terkoordinasi.
Komdigi menegaskan bahwa pemberantasan aktivitas tidak autentik di ruang digital perlu berjalan seiring dengan perlindungan kebebasan berekspresi.
Pemerintah menilai dukungan maupun kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang harus dilindungi. Karena itu, penindakan platform digital perlu dilakukan secara transparan, akuntabel, proporsional, dan adil.
Google Tegaskan Penindakan Tidak Bergantung Pandangan Politik
Menanggapi permintaan klarifikasi tersebut, Google menyatakan bahwa perusahaan secara rutin melakukan penindakan terhadap operasi pengaruh terkoordinasi sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan platform.
Google juga menegaskan penerapan kebijakan dilakukan tanpa membedakan pandangan politik yang disampaikan oleh akun atau kanal.
“Kami secara konsisten menegakkan kebijakan kami tanpa memandang pandangan politik yang diungkapkan,” demikian pernyataan juru bicara Google kepada Reuters.
Meski demikian, Google belum mengungkap secara terperinci identitas pengelola jaringan, sumber pendanaan, maupun pihak yang berada di balik operasi tersebut. Perusahaan juga belum memaparkan alasan spesifik yang membuat masing-masing kanal masuk dalam kategori operasi pengaruh terkoordinasi.
Karena itu, penghapusan 19.372 kanal tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh konten yang mendukung pemerintah merupakan pelanggaran. Fokus penindakan yang disampaikan Google adalah aktivitas jaringan yang dinilai terkoordinasi.
Indonesia Masuk dalam Sorotan Operasi Pengaruh Digital
Penghapusan puluhan ribu kanal YouTube tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penindakan terbesar dalam laporan Google kuartal III 2026.
Temuan ini kembali mengangkat persoalan manipulasi informasi dan penggunaan jaringan digital untuk membentuk opini publik. Aktivitas semacam itu dapat memengaruhi ruang diskusi masyarakat apabila dilakukan secara terorganisasi dan tidak transparan.
Di sisi lain, belum terbukanya identitas operator, sumber pendanaan, dan metode investigasi membuat publik belum dapat menguji seluruh temuan Google secara mandiri.
Komdigi pun meminta perusahaan memberikan penjelasan lebih lengkap agar penindakan terhadap jaringan yang diduga tidak autentik tidak disalahartikan sebagai pembatasan terhadap ekspresi politik.
Polemik ini pada akhirnya tidak hanya menyangkut penghapusan kanal YouTube, tetapi juga transparansi moderasi platform dan perlindungan kebebasan berekspresi di ruang digital.