Barru, Petta – Pemerintah Kabupaten Barru mematangkan persiapan menghadapi verifikasi lapangan penilaian Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2026.
Wakil Bupati Barru, Abustan A. Bintang, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan kesiapan data, kelengkapan bukti, serta implementasi program yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Penegasan tersebut disampaikan Abustan saat memimpin Rapat Persiapan Verifikasi Lapangan Penilaian PUG Tahun 2026 di Ruang Data Kantor Bupati Barru, Sabtu (24/10/2026).
Dalam arahannya, Abustan menegaskan bahwa keberhasilan penilaian PUG tidak cukup hanya mengandalkan kelengkapan dokumen administratif. Seluruh laporan harus sesuai dengan kondisi faktual dan didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Setiap OPD yang bertanggung jawab terhadap komponen penilaian juga diminta menguasai substansi data, memperbarui informasi, serta menyiapkan dokumen pendukung secara sistematis.
“Apa yang sudah dilaporkan harus dipertahankan dan ditunjang dengan data mutakhir sebagai bahan presentasi. Semua eviden atau bukti yang telah diunggah wajib diarsipkan dengan baik serta harus memenuhi tujuh prasyarat atau komponen inti PUG,” tegas Abustan.
Pemkab Barru Soroti Program Desa Ramah Perempuan
Selain kesiapan OPD, Abustan meminta pemerintah desa meninjau kembali penganggaran dan program kerja agar selaras dengan prinsip pengarusutamaan gender.
Dia secara khusus menyoroti dukungan terhadap Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Menurutnya, dukungan tersebut harus diwujudkan melalui program konkret dan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Barru, Andi Syarifuddin, memaparkan perkembangan tahapan penilaian PUG. Proses tersebut meliputi penginputan data, penilaian mandiri atau self-assessment, hingga verifikasi administrasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI.
Sekda juga menjelaskan dinamika kelembagaan terkait peralihan fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) ke Dinas Sosial. Kondisi tersebut perlu diperhatikan dalam koordinasi dan penyiapan dokumen penilaian.
Dia meminta seluruh perangkat daerah bekerja lebih terarah dan terukur untuk meningkatkan capaian penilaian PUG Kabupaten Barru.
“Saya harap pada saat kegiatan verifikasi lapangan nanti, Kabupaten Barru dapat meningkatkan dan mengoptimalkan predikat nilai yang tertinggi sesuai target Bupati Barru,” tegasnya.
Anggaran Responsif Gender Jadi Perhatian
Dalam rapat tersebut, Andi Syarifuddin turut menyoroti catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat mengenai pentingnya peningkatan alokasi anggaran responsif gender di seluruh OPD.
Menurutnya, penganggaran harus terintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Dengan demikian, prinsip kesetaraan gender tidak berhenti pada dokumen, tetapi tercermin dalam kebijakan dan pelayanan publik.
Komitmen anggaran juga dinilai penting untuk memastikan pembangunan berlangsung inklusif. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan perempuan, laki-laki, anak, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
Menghadapi verifikasi lapangan, seluruh OPD dan pengelola data PUG diminta menyiapkan bahan presentasi secara cermat, terstruktur, dan berbasis fakta.
“Paparan yang disajikan nantinya harus berfokus pada data konkret dan bukti nyata di lapangan, bukan sekadar penjelasan yang bersifat umum,” imbau Sekda.
Penilaian PUG tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian predikat. Lebih dari itu, penilaian tersebut menjadi tolok ukur integrasi perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah.
Rapat tersebut turut dihadiri Asisten I dan Asisten II Setda Barru, Staf Ahli Bupati Barru, pimpinan OPD, serta para kepala desa se-Kabupaten Barru.
