Barru, Petta – Kementerian Pertanian (Kementan) RI menggelontorkan anggaran stimulan senilai Rp 9,9 miliar untuk mendanai program Optimasi Lahan (OPLA) rawa dan sawah seluas 2.098,86 hektare di Kabupaten Barru. Anggaran jumbo tersebut dikawal ketat oleh aparat penegak hukum guna mengantisipasi celah korupsi dan praktik pungutan liar (pungli) di tingkat bawah.
Penyerahan bantuan modal kerja ini dikemas dalam agenda “Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Teknis Kegiatan OPLA Tahun Anggaran 2026” di Lantai 6 Mal Pelayanan Publik (MPP) Kantor Bupati Barru, Sabtu (4/7/2026).
Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang yang hadir membacakan amanat Bupati Andi Ina Kartika Sari, memberikan peringatan keras kepada 92 kelompok tani penerima manfaat agar tidak bermain-main dengan realisasi fisik anggaran tersebut.
“Ini adalah uang negara yang berasal dari masyarakat. Gunakan sesuai peruntukannya untuk memperbaiki lahan, meningkatkan produksi, dan jangan sekali-kali disalahgunakan,” ujar Abustan dengan nada tegas di hadapan perwakilan petani dan penyuluh.
Ancaman Hukum bagi Manipulator RAB
Abustan menginstruksikan jajaran Inspektorat daerah bersama aparat penegak hukum dari unsur Kejaksaan dan Kepolisian untuk melakukan pengawasan melekat (waskat). Ia mewanti-wanti agar tidak ada oknum yang mencoba memanipulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun melakukan kongkalikong dalam pengadaan sarana pendukung pertanian.
Meskipun pengawasan diperketat, mantan Sekretaris Daerah Barru ini meminta Dinas Pertanian menyederhanakan birokrasi pencairan dana agar tidak menghambat masa tanam para petani.
“Verifikasi harus dilakukan dengan baik, tetapi jangan mempersulit masyarakat. Kalau semua syarat sudah terpenuhi, segera diproses agar petani bisa bekerja tepat waktu,” perintahnya.
Di sisi lain, Abustan mendorong penguatan kapasitas para penyuluh lapangan agar adaptif terhadap isu perubahan iklim dan krisis air, serta tidak hanya terpaku pada komoditas padi.
“Kalau penyuluh semakin kuat ilmunya, maka petani juga akan semakin maju. Pendampingan harus mengikuti perkembangan kebutuhan petani,” katanya.
Ia juga menyuntikkan motivasi moral kepada para pekebun lokal yang hadir. “Jumlah penduduk dunia terus bertambah dan semuanya membutuhkan pangan. Tidak ada yang bisa memproduksi pangan selain petani. Karena itu, menjadi petani harus bangga,” tutur Abustan.
Kejaksaan Siap Sikat Pungli dan Premanisme
Kepala Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) Kelas I Makassar, Rustan Massinai, menjelaskan bahwa seluruh dana stimulan tersebut telah ditransfer secara utuh ke rekening tabungan masing-masing kelompok tani tanpa ada potongan birokrasi sepeser pun.
Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi pemanfaatan dana guna menaikkan Indeks Pertanaman (IP) dari satu kali menjadi tiga kali panen dalam setahun.
Sementara itu, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Bayu Kristianto, yang bergabung secara virtual menegaskan bahwa proyek OPLA ini masuk dalam radar Pemantauan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Kejaksaan, lanjut Bayu, telah membuka posko pengaduan hukum gratis bagi para kelompok tani yang mendapatkan intimidasi dari pihak luar.
“Kehadiran kejaksaan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan program berjalan sesuai koridor hukum,” tegas Bayu Kristianto mewakili Kepala Kejati Sulsel.
Rapat koordinasi teknis ini turut dihadiri secara luring oleh Komandan Kodim 1405/Parepare, Kepala Seksi Datun Kejaksaan Negeri Barru, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Barru, Kepala Dinas Pertanian Barru, serta jajaran kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) se-Kabupaten Barru.
