Kekalahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melawan eks Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor alias Paman Birin, mengguncang institusi antirasuah ini. Bukan hanya soal hasil praperadilan yang memenangkan Paman Birin, tapi juga keresahan mendalam di kalangan pegawai KPK yang mulai mencuat ke permukaan.
Dalam sebuah e-mail internal, seorang pegawai bidang penindakan menuangkan keresahannya. Ia menyebut kekalahan ini bukan sekadar masalah teknis penyidikan, melainkan ada “faktor non-teknis” di tingkat kebijakan. “Aroma ‘tebang pilih’ atau ‘memilih-milih’ kasus terasa begitu kental,” tulisnya.
Kritik terhadap KPK saat ini tak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam. Pegawai itu menyebut kepemimpinan sekarang telah kehilangan nuansa egaliter yang dulu menjadi ciri khas KPK. Bahkan, ia mempertanyakan, “Apakah kita ingin melihat KPK dibubarkan?”
Situasi ini makin pelik setelah kritik tajam publik terhadap KPK terus mengemuka. Mulai dari dugaan korupsi oleh mantan Ketua KPK Firli Bahuri hingga pelanggaran etik pimpinan, semuanya memukul citra lembaga ini. “KPK yang dulu dibanggakan, kini ada di titik kepercayaan yang sangat rendah,” ungkapnya.
Sementara itu, keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan Paman Birin menambah lapisan kompleksitas. Hakim menilai KPK tidak sah dalam menetapkan Paman Birin sebagai tersangka karena tak ada pemeriksaan terlebih dahulu. Bahkan, hakim menyebut KPK gagal menunjukkan bukti adanya Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Paman Birin.
Kekalahan ini juga memunculkan spekulasi tentang ketidakberdayaan KPK menghadapi kasus besar. Padahal, lembaga ini pernah berjaya dengan operasi-operasi yang menyentuh berbagai level kekuasaan. Kini, bayang-bayang kegagalan memproses kasus Paman Birin makin memperparah citra lembaga ini.
Di tengah krisis ini, pertanyaan besar muncul: Apakah KPK mampu bangkit dari keterpurukan, atau justru perlahan kehilangan relevansi? Publik, dan para pegawai yang masih peduli, hanya bisa berharap.
