Barru, Petta – Pemerintah Kabupaten Barru berhasil mempertahankan rekam jejak positif dalam tata kelola keuangan publik. Laporan akuntansi kepatuhan pemda setempat kembali diganjar predikat tertinggi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di tengah evaluasi serapan anggaran akhir tahun.
Kepastian tersebut mengemuka saat Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari menghadiri Rapat Paripurna Tingkat I DPRD Kabupaten Barru dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (6/7/2026).
“Pencapaian Opini WTP yang ke-11 ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, mulai dari proses perencanaan, sinkronisasi pelaporan, hingga pengakomodasian hasil-hasil reses DPRD yang dituangkan secara akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Andi Ina Kartika Sari saat memberikan sambutan.
Rekomendasi Fraksi: Genjot PAD dan Sektor Riil
Rapat paripurna yang diawali dengan penyerahan dokumen laporan keuangan secara formal kepada Ketua DPRD Barru tersebut dilanjutkan dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dewan.
Meski mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) belasan kali secara berturut-turut tersebut, legislatif memberikan sejumlah catatan kritis. Sejumlah fraksi mendesak pemda untuk memperluas basis objek Pajak Asli Daerah (PAD) baru dari sektor investasi industri, serta melakukan pengetatan belanja operasional birokrasi.
DPRD meminta struktur belanja pada rancangan APBD perubahan maupun induk mendatang dialokasikan lebih besar pada program padat karya, stimulus sektor pertanian-perkebunan unggulan, serta perbaikan infrastruktur jalan penyambung antardesa.
Langkah Strategis Kejar Digitalisasi Pajak
Merespons sorotan dan pandangan umum fraksi-fraksi dewan, Pemerintah Kabupaten Barru yang diwakili Wakil Bupati Abustan A. Bintang menegaskan komitmen eksekutif untuk melakukan penyesuaian regulasi teknis. Pemda, kata dia, tengah merumuskan instrumen kebijakan untuk menambal kebocoran potensi pajak daerah.
Abustan memerinci, langkah konkret yang kini tengah berjalan mencakup optimalisasi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan, serta perluasan sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk seluruh transaksi retribusi di pasar tradisional.
“Pemerintah Kabupaten Barru berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperkuat kapasitas fiskal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Abustan di mimbar paripurna.
Sidang paripurna ini turut dihadiri oleh jajaran unsur pimpinan dan anggota DPRD Barru, perwakilan Komando Distrik Militer (Kodim), Kepolisian Resor (Polres), Kejaksaan Negeri, Sekretaris Daerah Barru, pimpinan kepala perangkat daerah (OPD), hingga Direktur RSUD Lapatarai Barru.
