Makassar, Petta – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Makassar belum juga teratasi. Kondisi itu membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan turun tangan.
Pada Rabu (9/9/2026), rombongan DPRD Sulsel mendatangi Kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Jalan Garuda, Makassar. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi yang akrab disapa Cicu.
Ia didampingi Wakil Ketua DPRD Sulsel Sufriadi Arif serta sejumlah anggota, di antaranya Kadir Halid, Muhammad Sadar, Lukman B Kady, Andi Anwar Nugraha, Andi Anwar Purnomo, Asniati, dan Rinto Kadang. Rombongan diterima Region Manager Retail Sales Sulawesi, Mardian, bersama Sales Area Manager Retail Sulselbar PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Rainier Axel Siegfried Parlindungan Gultom.
Cicu menjelaskan, kedatangan DPRD merupakan tindak lanjut dari banyaknya aduan masyarakat yang masuk ke lembaganya. Menurutnya, keluhan itu diterima baik secara langsung maupun lewat media sosial.
“Kehadiran kami di sini karena banyaknya aspirasi yang masuk kepada kami, baik secara langsung maupun lewat sosial media sebagai wakil rakyat dari Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Cicu.
Ia menambahkan, persoalan kelangkaan BBM ternyata belum sepenuhnya selesai meski DPRD sebelumnya sudah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pertamina pada 18 Agustus 2026. Selain antrean BBM, warga Sulsel disebut juga menghadapi kelangkaan LPG 3 kilogram dan pemadaman listrik bergilir.
“Setelah rapat tersebut, teman-teman merasa masalah yang dihadapi masyarakat Sulawesi Selatan belum bisa terpecahkan secara sempurna. Karena itu, hari ini kami ingin langsung mendengarkan penjelasan dari Pertamina,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Cicu menegaskan, pihaknya tidak sekadar membutuhkan penjelasan lisan dari Pertamina, melainkan langkah nyata di lapangan.
“Kami berharap mendapatkan jawaban bukan hanya penjelasan, tetapi seperti apa konkret tindak lanjut dari teman-teman Pertamina terkait dengan hal-hal yang sedang dihadapi masyarakat,” tegasnya.
DPRD Minta Data Kuota SPBU Dibuka
Selain mempertanyakan penyebab antrean, Sufriadi Arif turut menyoroti isu yang beredar di kalangan pengusaha SPBU soal dugaan pengurangan kuota BBM. Karena itu, ia meminta Pertamina bersikap transparan.
“Yang perlu kita dengarkan ini sebenarnya, apakah informasi yang disampaikan teman-teman SPBU sesuai atau tidak, bahwa ada pengurangan kuota yang diberikan oleh Pertamina,” katanya.
Tak hanya soal kuota, Sufriadi turut menduga adanya praktik penyelewengan di tingkat SPBU. Ia mendorong pemanfaatan rekaman CCTV untuk mengidentifikasi kendaraan yang berulang kali mengantre dan mengambil BBM dalam jumlah tidak wajar.
“Dengan CCTV itu, tentu kita mampu mengidentifikasi siapa orang-orang yang setiap hari datang mengantri mengambil BBM menggunakan barcode,” ujarnya.
Bahkan, ia mengaku menemukan dugaan praktik pengisian BBM menggunakan jeriken yang kemudian dijual kembali dengan keuntungan besar. “Sudah ada penadaannya di situ. Satu jeriken bisa memberikan keuntungan kurang lebih Rp150 ribu,” ungkapnya.
Di sisi lain, Sufriadi juga menyinggung dugaan penyelewengan distribusi LPG 3 kilogram yang disebut dibawa keluar Sulsel, seperti ke Morowali dan Kendari, lalu dijual kembali dengan harga tinggi hingga mencapai Rp160 ribu per tabung.
“Yang pertama adalah penggunaan 3 kilo itu yang dilakukan oleh para petani. Yang kedua yang lebih besar penggunaannya, menurut identifikasi saya, dibawa keluar dan tidak diperuntukkan pada yang sesungguhnya,” katanya.
Pertamina Ungkap Penyebab dan Siapkan Langkah Tambahan
Menanggapi hal tersebut, Rainier menegaskan bahwa pasokan BBM ke SPBU di Sulsel tetap berjalan setiap hari tanpa terputus. Kendati demikian, ia mengakui lonjakan permintaan turut memicu panjangnya antrean belakangan ini.
“Untuk kasus antrean yang terjadi dalam dua sampai tiga bulan terakhir memang ditengarai oleh banyak faktor. Kenaikan demand dari sektor-sektor pariwisata, logistik, dan itu juga memiliki peranan yang cukup besar,” kata Rainier.
Sebagai respons atas keluhan tersebut, Pertamina menyiapkan sejumlah langkah tambahan. Salah satunya adalah memperpanjang jam operasional beberapa SPBU agar antrean dapat terurai lebih cepat.
“Untuk BBM kami akan membuka beberapa SPBU penambahan jam operasionalnya,” ungkapnya.
Selain itu, Pertamina turut menggandeng aparat penegak hukum dan Dinas Perhubungan untuk mengatur arus kendaraan yang antreannya kerap meluber hingga ke badan jalan. Perusahaan pelat merah ini juga memperkuat pengawasan transaksi BBM subsidi lewat evaluasi nomor polisi kendaraan yang membeli secara berulang atau tidak wajar.
Langkah-langkah tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulsel yang telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram di tingkat daerah. Ke depan, DPRD Sulsel memastikan akan terus memantau perkembangan dari komitmen yang telah disampaikan Pertamina tersebut.
Dengan begitu, distribusi BBM dan LPG di Kota Makassar serta wilayah Sulawesi Selatan lainnya diharapkan berangsur normal sehingga masyarakat tidak lagi terbebani antrean panjang.
