Petta – Wakil Ketua DPRD Sulsel, Rahman Pina, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto bukanlah ancaman bagi ekonomi daerah. Menurutnya, langkah ini justru menjadi strategi pemerintah untuk memperkuat pondasi ekonomi nasional agar lebih produktif dan terarah.
“Jangan sampai kebijakan efisiensi anggaran ini dianggap sebagai ancaman yang meruntuhkan ekonomi. Ini lebih pada upaya pemerintah untuk membangun peta baru yang lebih produktif dan memperkuat ekonomi kita,” ujar Rahman Pina dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Menakar Dampak Rabat Anggaran Terhadap Bisnis dan Ekonomi Sulsel” di Kantor Tribun Timur, Makassar, Selasa (18/2/2025).
Seperti diketahui, pemangkasan anggaran ini tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37.MK.02/2025, dengan total pemangkasan mencapai Rp306,69 triliun, termasuk Rp50,59 triliun untuk Transfer ke Daerah.
Rahman Pina menekankan bahwa pemangkasan anggaran tidak boleh dilihat sebagai faktor yang akan melemahkan ekonomi daerah, tetapi harus dipahami sebagai langkah penataan ulang belanja negara agar lebih produktif.
“Jangan sampai kesannya bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini meruntuhkan ekonomi. Ini lebih pada penataan ulang belanja negara agar lebih produktif,” katanya.
Menurut politisi Golkar ini, situasi saat ini sangat berbeda dibandingkan dengan kondisi di masa pandemi Covid-19. Saat pandemi, pendapatan negara dari APBN dan APBD mengalami penurunan drastis sehingga pemerintah terpaksa memangkas anggaran di berbagai sektor. Namun, saat ini ekonomi nasional telah pulih dan pendapatan negara bertambah, sehingga efisiensi anggaran lebih diarahkan untuk mengoptimalkan penggunaan belanja negara agar tidak terbuang pada sektor yang kurang produktif.
“Saat pandemi semua pendapatan berkurang, sehingga APBN dan APBD harus dikoreksi besar-besaran. Sekarang, situasinya berbeda. APBN bertambah, APBD juga bertambah, jadi yang dilakukan adalah penataan ulang, bukan sekadar pemotongan,” jelasnya.
Rahman Pina menyoroti bagaimana selama beberapa tahun terakhir, banyak anggaran pemerintahan yang terserap pada pengeluaran operasional seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, dan belanja seremonial yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kebijakan efisiensi ini mengalihkan anggaran dari belanja yang kurang produktif ke program-program yang memberikan dampak nyata.
“Sekarang, pemerintah sedang mengalihkan anggaran dari belanja yang kurang produktif ke program yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.
Salah satu contoh konkret dari kebijakan ini adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah. Program ini, kata Rahman Pina, memberikan dampak signifikan bagi sektor peternakan, pertanian, dan tenaga kerja di Sulsel.
Ia mengungkapkan bahwa sebelum program ini berjalan, banyak peternak ayam, petelur, dan petani sayur mengalami penurunan produksi, bahkan beberapa di antaranya terpaksa menutup usaha. Namun, dengan adanya MBG, permintaan terhadap bahan pangan meningkat sehingga menciptakan efek domino yang menggerakkan ekonomi daerah.
“Saya baru saja mengunjungi salah satu dapur MBG di Antang, Makassar. Di sana, satu dapur mempekerjakan 47 orang dan membutuhkan sekitar 30 ribu butir telur per bulan. Jika kita butuh 650 dapur di Sulsel, bayangkan dampaknya terhadap tenaga kerja dan sektor pangan kita,” ungkapnya.
Rahman Pina menambahkan, program ini juga membentuk ekosistem ekonomi baru. Dari petani yang memasok sayur, peternak yang menyediakan telur, hingga pekerja dapur yang mengolah makanan, semuanya mendapat manfaat langsung.
“Anggaran memang dipangkas sekitar Rp112 miliar untuk Sulsel, kelihatannya besar. Tapi kalau kita lihat dampak dari pengalihan anggaran ini, justru sangat luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia mengajak pemerintah daerah dan masyarakat untuk melihat kebijakan ini sebagai upaya membangun ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
“Kita harus beradaptasi. Pemerintah sekarang ingin memastikan bahwa anggaran digunakan untuk hal-hal yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
Dengan demikian, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan bukan hanya sekadar pemotongan belanja, tetapi juga menjadi strategi untuk menciptakan pembangunan yang lebih terarah. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengalihkan anggaran ke sektor yang benar-benar berdampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk mendukung dan beradaptasi dengan kebijakan ini demi kemajuan bersama.
