Takalar, Petta – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar, Lukman B Kady, melanjutkan rangkaian agenda Reses Masa Persidangan III Tahun 2026 di Desa Tonasa, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, Sabtu (25/07/2026).
Langkah turun langsung ke lapangan ini menegaskan komitmen kedewanan dalam menjemput bola, mendengarkan denyut nadi kebutuhan masyarakat, serta memastikan perencanaan pembangunan daerah menjawab kondisi nyata di masyarakat.
Pertemuan dialogis yang berlangsung di Desa Tonasa tersebut disambut antusias oleh sekitar 250 warga. Turut hadir mendampingi di lokasi acara, Kepala Desa Tonasa beserta jajaran Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Tonasa.
Dalam ruang diskusi terbuka, warga menyuarakan tiga kebutuhan krusial yang berhubungan langsung dengan mobilitas dan urat nadi perekonomian kawasan agraris. Keluhan utama meliputi pembenahan infrastruktur perbaikan jalan ruas Tonasa–Sanrobone, optimalisasi jaringan irigasi pertanian, hingga perbaikan akses jalan tani.
Solusi Berbasis Pemetaaan Kewenangan
Merespons jajaran permintaan tersebut, Lukman B Kady menegaskan bahwasanya fungsi DPRD adalah memastikan aspirasi warga dialokasikan secara tepat sasaran tanpa melanggar regulasi penganggaran.
Lukman menguraikan bahwa penanganan akses jalan ruas Tonasa–Sanrobone dan konektivitas sektor pertanian membutuhkan pemetaan status jalan yang jelas, agar pengawalannya ke dinas teknis berjalan efektif.
“Perbaikan jalan ruas Tonasa–Sanrobone ini merupakan akses vital masyarakat. Perlu dipahami secara aturan bahwa status jalan ini adalah jalan kabupaten, sehingga eksekusi perbaikannya berada di bawah domain Pemkab Takalar. Namun kami di DPRD provinsi akan dorong penganggarannya secara maksimal agar perbaikannya bisa direalisasikan tanpa terkendala keterbatasan APBD kabupaten,” ujar Lukman di hadapan warga.
Perkuat Akses Pertanian dan Kesejahteraan Petani
Mengenai keluhan irigasi dan jalan tani, Ketua Fraksi Golkar Sulsel ini menilai bahwa infrastruktur pertanian merupakan penopang utama produktivitas hasil panen warga Sanrobone.
Menurutnya, kendala air dan jalan produksi yang rusak berpotensi mendongkrak biaya logistik para petani, sehingga intervensi anggaran di sektor ini tidak boleh ditunda.
“Urusan irigasi dan jalan tani menyangkut langsung kesejahteraan para petani kita. Untuk irigasi dan akses jalan tani, datanya akan langsung disinkronkan bersama Pemerintah Desa Tonasa dan dinas teknis. Kami pastikan pengawalannya masuk dalam skema program prioritas dinas terkait,”
Lukman B Kady, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Kawal Masukan Warga Hingga Eksekusi
Kehadiran jajaran aparatur desa, Babinsa, hingga Bhabinkamtibmas dalam kegiatan reses ini dinilai Lukman sebagai modal penting untuk menciptakan pengawasan yang solid di lapangan.
Seluruh catatan aspirasi warga Desa Tonasa yang terhimpun selama masa reses akan dirangkum secara sistematis dalam laporan resmi fraksi. Laporan ini nantinya disodorkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bahan acuan utama penyusunan program kerja dan alokasi pembangunan daerah mendatang.
