Makassar, Petta – DPRD Kota Makassar memperkuat koordinasi dengan Polda Sulawesi Selatan dan Polrestabes Makassar untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor di Markas Polrestabes Makassar, Kamis (5/11/2026). Anggota DPRD Makassar, H. Muchlis, hadir mewakili Ketua DPRD bersama Kapolda Sulsel Irjen Pol M. Awal Chairuddin dan sejumlah unsur pemerintah daerah.
Pertemuan ini menjadi ruang koordinasi untuk menyamakan langkah dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan di Kota Makassar. Sinergi kepolisian, pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat dinilai penting agar persoalan kamtibmas dapat ditangani secara bersama.
DPRD Makassar Soroti Perang Kelompok dan Geng Motor
Usai pertemuan, Muchlis mendorong camat dan lurah agar lebih aktif turun ke masyarakat. Ia meminta pemerintah kewilayahan melibatkan RT/RW serta tokoh masyarakat untuk mencegah perang kelompok dan aksi geng motor.
Menurut Muchlis, penanganan persoalan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan tindakan kepolisian. Pendekatan sosial dan pembinaan generasi muda juga perlu diperkuat untuk mencegah kekerasan berulang.
Ia menyebut, berdasarkan data yang dihimpunnya, sekitar lima orang meninggal dunia akibat perang kelompok dalam dua tahun terakhir. Sejumlah korban, menurutnya, termasuk yang terkena anak panah busur.
“Kami mewakili masyarakat meminta kepada Polri, polsek, dan TNI untuk menindak tegas pelaku perang kelompok dan geng motor. Kalau memang ada yang terbukti bersalah, jangan diberikan toleransi lagi karena sudah mengancam nyawa orang lain,” tegas Muchlis.
Dorong Pembinaan Generasi Muda hingga Tingkat Kelurahan
Selain penegakan hukum, Muchlis menilai pemerintah perlu memperhatikan faktor sosial yang dapat mendorong keterlibatan anak muda dalam aksi kekerasan.
Ia menyoroti anak-anak yang tidak bersekolah dan pemuda yang belum memiliki kegiatan produktif. Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan mendata anak-anak putus sekolah agar dapat difasilitasi kembali mengenyam pendidikan.
Pemerintah juga didorong memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda. Sementara itu, camat dan lurah diminta menggerakkan RT/RW serta tokoh masyarakat untuk melakukan edukasi dan pembinaan di lingkungan masing-masing.
“Lebih baik mencegah daripada mengobati. Cara pencegahannya adalah dengan pendekatan tokoh masyarakat kepada tokoh-tokoh masyarakat lainnya,” ujarnya.
Kapolda Sulsel Tekankan Tanggung Jawab Bersama
Dalam agenda koordinasi tersebut, Kapolda Sulsel juga menyoroti sejumlah persoalan keamanan di Makassar. Beberapa di antaranya perselisihan antarkelompok, peredaran narkoba, kejahatan jalanan, balap liar, hingga ketertiban lalu lintas.
Kapolda menekankan perlunya deteksi dini, peningkatan patroli, pendekatan kepada tokoh masyarakat, serta pembinaan generasi muda. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah potensi gangguan keamanan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
“Isu-isu tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Polri sendiri. Dibutuhkan sinergi Forkopimda, pemerintah daerah, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat. Keamanan merupakan tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Kapolda juga meminta jajaran Polrestabes Makassar mengoptimalkan layanan Call Center 110. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan kejadian, gangguan kamtibmas, maupun kondisi darurat yang membutuhkan kehadiran polisi.
Melalui koordinasi lintas sektor ini, DPRD Makassar berharap komunikasi antara legislatif, pemerintah daerah, dan kepolisian semakin kuat. Keterlibatan seluruh unsur diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan gangguan keamanan serta menjaga situasi Kota Makassar tetap kondusif.
