Barru, Petta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barru di Ruang Rapat DPRD, Kamis (12/11/2026) sore.
Rapat paripurna itu dihadiri Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, didampingi Wakil Bupati Abustan A. Bintang. Penandatanganan KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting sebelum pemerintah daerah melanjutkan proses penyusunan APBD 2027.
Bupati Andi Ina mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan arah kebijakan serta prioritas pembangunan Kabupaten Barru.
Ia berharap program yang dirancang dalam KUA-PPAS 2027 tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan anggaran. Namun, setiap program harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat secara langsung.
Menurutnya, seluruh program yang nantinya dimasukkan dalam APBD 2027 tetap harus melalui tahapan perencanaan dan pembahasan sesuai mekanisme serta ketentuan perundang-undangan.
Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Jadi Prioritas
Dalam sambutannya, Andi Ina juga menekankan pentingnya perhatian terhadap sejumlah sektor fundamental dalam kebijakan anggaran daerah.
Empat sektor yang menjadi perhatian pemerintah daerah meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Keempat sektor tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen mendorong pemerataan akses pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Selain itu, pembangunan infrastruktur juga perlu diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan menunjang aktivitas ekonomi daerah.
Bupati turut menyinggung perkembangan indikator pembangunan, termasuk upaya pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan. Ia menyebut capaian pembangunan yang telah diraih merupakan hasil kerja bersama dan perlu dipertahankan melalui program yang terarah serta berkelanjutan.
Bupati Minta Aspirasi Masyarakat Dikawal
Pada kesempatan tersebut, Andi Ina menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Barru atas keterlibatan mereka dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2027.
Secara khusus, ia menyoroti pentingnya pokok-pokok pikiran DPRD yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Masukan tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan program pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Ia berharap komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD terus diperkuat. Dengan demikian, aspirasi yang dihimpun melalui kegiatan reses maupun mekanisme penyerapan aspirasi lainnya dapat diperjuangkan menjadi program prioritas.
Namun, realisasi berbagai usulan tersebut tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku.
Bupati juga mengingatkan bahwa pembangunan daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dukungan DPRD dan partisipasi masyarakat dibutuhkan agar program yang direncanakan dapat berjalan optimal.
“Insya Allah, dengan kebersamaan, sinergi, dan komitmen kita semua, program-program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara maksimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Barru,” harapnya.
Penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS ini menjadi landasan bagi Pemkab Barru untuk melanjutkan tahapan penyusunan hingga penetapan APBD Tahun Anggaran 2027.
Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Barru Andi Syarifuddin, Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Perekonomian, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bapperida Kabupaten Barru A. Unru, anggota DPRD, serta para lurah se-Kabupaten Barru.
