Barru, Petta – Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum mencapai target dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta evaluasi PAD triwulan III tahun 2025. Ia mendesak seluruh jajarannya untuk berinovasi dan mempercepat digitalisasi pembayaran.
Rapat tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Bupati didampingi Wakil Bupati, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si, ini digelar di Lantai 6 MPP Kantor Bupati Barru, Selasa (21/10/2025), dan dihadiri oleh Pj Sekda, pimpinan OPD pengelola retribusi, para Camat, hingga Kepala Desa/Lurah dan Kepala Pasar.
Bupati Ina Kartika menegaskan peningkatan PAD, khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah, menjadi krusial menyusul adanya pemotongan Dana Transfer Pusat sebesar Rp 133 miliar.
“Kita belum mencapai target pendapatan yang seharusnya. Masih ada 2 bulan kurang lebih, semoga ini bisa dimaksimalkan,” ujar Bupati.
Ia menekankan pentingnya kesadaran kolektif untuk berinovasi. “Ini yang harus kita pikirkan bersama. Kalau kita tidak dari sekarang menyadari untuk berinovasi, ini akan berat,” tegasnya.
Wajib Digitalisasi dan Peringatan Keras Anti-Pungli
Sebagai solusi, Bupati menginstruksikan seluruh OPD pengelola PAD untuk melakukan inovasi dan mempercepat digitalisasi pembayaran. Ia mengajak semua pihak menggunakan teknologi digital seperti QRIS, virtual account, EDC, dan mobile banking untuk mempermudah masyarakat.
Bahkan, ia mewajibkan seluruh pembayaran pajak dan retribusi, berapapun nilainya, dilakukan secara digital untuk transparansi dan modernisasi pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini, Bupati turut mengapresiasi kerja sama Bank Sulselbar (BPD) Barru yang mendukung sistem pembayaran elektronik tanpa tambahan biaya administrasi.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati melayangkan peringatan keras kepada jajarannya terkait praktik pungutan liar (pungli), menyinggung hasil pertemuannya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menekankan pentingnya integritas.
“Jangan pernah berani-berani menarik pungutan liar (pungli) untuk masyarakat kita. Kalau saya dapatkan itu, saya kasih pindah jauh-jauh,” ucapnya dengan tegas.
Ia juga mengingatkan bahwa KPK kini memiliki kemampuan untuk memantau semua transaksi, memastikan tidak ada yang bisa disembunyikan. “Sekarang KPK bisa memantau semua. Tidak ada yang bisa disembunyikan, bahkan kalau pakai nomor luar negeri pun bisa dilacak. Jadi jagalah diri kita masing-masing. Bekerjalah dengan bersih agar bisa pensiun dengan tenang dan bahagia,” pesannya.
PBB dan Kinerja OPD Dievaluasi
Bupati juga menyinggung peran Camat dan Kepala Desa dalam percepatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta imbauan bagi ASN untuk segera melakukan balik nama kendaraan bermotor agar pajak kendaraan masuk ke kas daerah Barru. Ia juga meminta inventarisasi data kendaraan bermotor dan wajib pajak potensial.
Sementara itu, Wakil Bupati Abustan menyoroti capaian PBB desa/kelurahan yang baru mencapai rata-rata 73,8 persen. Ia mendorong pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan berinovasi menggali potensi pendapatan tanpa memberatkan masyarakat.
“Bulan depan akan kita evaluasi kembali untuk melihat perkembangan kinerja desa dan OPD,” tegas Wabup.
Di akhir rapat, Bupati meminta komitmen seluruh peserta untuk bekerja maksimal demi kepentingan masyarakat Barru. Seluruh peserta rapat menyambut target realisasi PAD 100% di akhir tahun dengan jawaban serentak “Bisa!”. Rapat diakhiri dengan penyerahan hadiah kepada desa yang berhasil mencapai target PAD.
