Makassar, Petta – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Fraksi Partai Golkar, H. Sofyan Syam, menyuarakan aspirasi masyarakat kepulauan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulsel, Jumat (11/9/2026). Ia menyampaikan Pandangan Umum (PU) fraksinya terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2026.
Dalam pemaparannya, Sofyan Syam menegaskan bahwa fraksinya memandang pemerintah provinsi perlu memberi perhatian khusus kepada masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan. Perhatian itu mencakup warga Kepulauan Selayar, gugusan pulau di Pangkep, hingga wilayah kepulauan lain di Sulsel.
“Fraksi Partai Golkar juga memandang perlu memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan dan pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah kepulauan, termasuk masyarakat Kepulauan Selayar, gugusan pulau di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta wilayah kepulauan lainnya di Sulawesi Selatan,” ujar Sofyan Syam.
Selanjutnya, ia menilai pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan semestinya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sebab, merekalah yang menggantungkan hidup langsung dari sektor tersebut.
“Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan semestinya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hidup dari dan di wilayah pesisir serta kepulauan itu sendiri,” tegasnya.
Realisasi Anggaran Kepulauan Masih Sangat Rendah
Kekhawatiran Fraksi Golkar itu bukan tanpa dasar. Berdasarkan Laporan Realisasi Semester I Tahun Anggaran 2026, sejumlah program yang menyasar masyarakat pesisir dan kepulauan justru menunjukkan capaian yang sangat minim, bahkan nihil.
Berikut sejumlah temuan yang diungkap dalam pandangan umum tersebut:
- Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan pagu Rp12,81 miliar baru terealisasi Rp6,7 juta, atau setara 0,05 persen.
- Sub Kegiatan Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan, yang mencakup layanan kesehatan bergerak dan gugus pulau dengan pagu Rp4,39 miliar, bahkan belum terealisasi sama sekali.
- Program pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik bagi daerah terpencil dan perdesaan dengan pagu Rp7,51 miliar juga belum terserap, dan diproyeksikan hanya mencapai sekitar 14,29 persen hingga akhir tahun.
Dengan demikian, ketimpangan antara alokasi anggaran dan realisasi di lapangan pun menjadi sorotan utama anggota fraksi berlambang pohon beringin ini.
Golkar Dorong Afirmasi Kebijakan untuk Wilayah Kepulauan
Menutup pandangannya, Sofyan Syam menyampaikan bahwa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 semestinya turut mengakomodasi afirmasi kebijakan bagi wilayah kepulauan. Menurutnya, langkah itu perlu selaras dengan arah pembangunan daerah dalam jangka menengah.
“Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 semestinya turut mengakomodir afirmasi kebijakan dan penganggaran bagi wilayah kepulauan, sejalan dengan Misi Keempat RPJMD Tahun 2025-2029 yang menekankan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan,” ujarnya.
Pandangan umum tersebut disampaikan dalam forum resmi bersama Pemerintah Provinsi Sulsel yang dihadiri oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Jufri Rahman. Selanjutnya, masukan ini akan menjadi bagian dari pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Sebagai informasi, Sofyan Syam merupakan legislator yang terpilih dari daerah pemilihan (dapil) Sulsel 8 yang meliputi Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, serta Kota Parepare. Ia kerap kali menjadi penyambung aspirasi warga, khususnya masyarakat pesisir dan kepulauan di Pangkep.
