Barru, Petta – Berdirinya Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Barru tidak lahir dari proses yang instan. Sekolah ini merupakan hasil kolaborasi panjang antara pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Barru, DPRD, Forkopimda, pemerintah desa, hingga masyarakat setempat.
Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, menyampaikan hal tersebut saat membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SRT 1 Kabupaten Barru di Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Jumat (31/7/2026).
Menurutnya, Kabupaten Barru menjadi salah satu daerah yang berhasil meraih kesempatan membangun Sekolah Rakyat permanen dari kuota nasional yang disiapkan pemerintah pusat. Namun, kesempatan itu harus ditebus dengan sejumlah persyaratan teknis yang tidak mudah, terutama soal kesiapan lahan.
“Kami bersama Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, seluruh jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, DPRD, dan seluruh tim bekerja siang malam agar Kabupaten Barru dapat memenuhi seluruh persyaratan. Ini adalah perjuangan bersama demi menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Barru,” ungkap Andi Ina.
Kepercayaan Warga ke Pemerintah
Salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan Sekolah Rakyat adalah penyediaan lahan seluas tujuh hektare. Padahal, pada awalnya Pemerintah Kabupaten Barru hanya memiliki sekitar lima hektare lahan yang tersedia.
Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama masyarakat kemudian melakukan pembebasan lahan tambahan seluas dua hektare. Lahan tambahan ini dibutuhkan agar kawasan sekolah bisa dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, termasuk sarana olahraga.
Yang menarik, sejumlah pemilik lahan di Desa Lawallu bahkan bersedia menyerahkan lahannya lebih dulu, sebelum proses pembayaran rampung dilakukan pemerintah daerah.
“Ini merupakan bentuk pengorbanan luar biasa dari masyarakat. Mereka mempercayai pemerintah dan mendahulukan kepentingan pendidikan anak-anak kita. Kepercayaan seperti inilah yang menjadi kekuatan besar dalam membangun Barru,” jelas Andi Ina.
Ia memastikan, seluruh proses pembayaran lahan akhirnya tuntas melalui mekanisme anggaran pemerintah daerah sehingga hak masyarakat tetap terpenuhi.
Selain apresiasi kepada masyarakat, Bupati juga berterima kasih kepada Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta PT Waskita Karya selaku pelaksana pembangunan. Tim Gugus Tugas Sekolah Rakyat dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) turut disebut sebagai pihak yang berperan penting.
Instrumen Memutus Rantai Kemiskinan
Lebih jauh, Andi Ina menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan strategi pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan sekaligus pendampingan keluarga. Sebab, program ini tidak sekadar menyediakan pendidikan gratis, tetapi juga menjamin pembinaan karakter, layanan kesehatan, dan pemenuhan gizi.
Sejalan dengan itu, pemerintah turut mengintegrasikan berbagai program sosial bagi keluarga peserta didik. Program tersebut antara lain perbaikan rumah, peningkatan sanitasi, hingga perlindungan sosial.
“Anak-anak ini tidak hanya mendapatkan sekolah yang layak. Pemerintah juga hadir mendampingi keluarganya melalui berbagai program sosial sehingga tujuan besar kita untuk mengurangi angka kemiskinan dapat tercapai,” ujar Andi Ina.
Ia pun mengakui, pada awalnya sebagian orang tua masih ragu menyekolahkan anaknya di Sekolah Rakyat. Alasannya, anak-anak selama ini turut membantu perekonomian keluarga.
Meski demikian, melalui pendekatan intensif dari pemerintah, pendamping PKH, dan pemerintah desa, para orang tua akhirnya memahami pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan.
“Jangan biarkan anak-anak kehilangan masa depan hanya karena kondisi ekonomi hari ini. Sekolah Rakyat hadir agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” terangnya.
MPLS Empat Gelombang, Bebas Perundungan
Sementara itu, Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf, yang hadir melalui sambungan virtual, menjelaskan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat dilakukan secara bertahap dalam empat gelombang. Pada hari yang sama, sebanyak 65 Sekolah Rakyat lain di berbagai daerah juga memulai MPLS gelombang kedua.
Ia mengatakan, pentahapan tersebut sengaja dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah. Tujuannya, memastikan seluruh sarana dan prasarana benar-benar siap digunakan sebelum kegiatan belajar-mengajar berjalan.
Di sisi lain, Menteri Sosial menegaskan bahwa MPLS harus berlangsung ramah anak serta bebas dari perundungan, kekerasan, dan intoleransi. Dengan begitu, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi lingkungan yang aman dan inklusif bagi seluruh peserta didik.
Selama MPLS berlangsung, sekolah juga akan memetakan kondisi kesehatan, psikologis, dan kebutuhan belajar siswa. Pemetaan ini nantinya menjadi dasar penyusunan layanan pendidikan yang sesuai bagi tiap anak.
Adapun dalam pembentukan karakter, para siswa akan didampingi Taruna TNI dan Polri sebagai kakak pembimbing. Pendampingan ini bertujuan menanamkan disiplin, tanggung jawab, kemandirian, dan semangat kebersamaan.
Kepada para orang tua, Menteri Sosial mengajak agar senantiasa memberikan doa, dukungan, dan kepercayaan kepada anak-anaknya selama menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat. Ia pun menegaskan bahwa orang tua tetap dapat bertemu dan mengunjungi anak-anaknya kapan saja.
“Orang tua tidak dihalangi mengunjungi anaknya kapan saja, karena Sekolah Rakyat bukan tempat pengasingan, tetapi tempat penitipan anak untuk masa depan mereka. Karena itu, ikhlaskan anak-anaknya belajar di Sekolah Rakyat,” tegasnya.
