Barru, Petta – Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU Lipukasi pada Sabtu (12/9/2026). Sidak ini dilakukan untuk memastikan pelayanan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) berjalan tertib serta tidak merugikan masyarakat luas.
Langkah tegas ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi Forkopimda Plus yang digelar sehari sebelumnya. Dalam peninjauan tersebut, bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah Barru A. Syarifuddin, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Syamsir, serta Kasat Pol PP Wirman Firdaus.
Soroti Kuota dan Pergantian Shift Karyawan
Di lokasi sidak, Andi Ina menyoroti sejumlah masalah yang memicu antrean panjang kendaraan. Salah satu persoalan utamanya adalah pengurangan kuota BBM dari 16 ton menjadi 8 ton per hari untuk Solar dan Pertalite sejak awal tahun.
“Kalau alasan kuota menjadi pemicu kelangkaan, kita juga mempertanyakan. Kuota sudah berkurang sejak Januari. Tetapi Januari sampai Juli masih normal-normal saja. Kenapa baru Agustus baru mulai terasa?” tegas Andi Ina.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak mengevaluasi rantai distribusi secara utuh. Selain masalah kuota, pengaturan pergantian shift petugas SPBU juga menjadi perhatian serius pemerintah karena kerap memicu penumpukan kendaraan.
“Kalau stok masih ada, pelayanan tidak boleh dihentikan. Pergantian shift harus dilakukan dengan serah terima petugas. Jangan menghentikan pelayanan sementara stok masih tersedia,” tegasnya.
“Yang kita jaga adalah masyarakat. Selama stok tersedia, pelayanan harus tetap berjalan,” ujarnya.
Wajibkan Genset dan Prioritaskan Warga Lokal
Untuk mencegah terhentinya layanan saat pemadaman listrik PLN, bupati mewajibkan setiap SPBU menyiagakan mesin generator set (genset). Fasilitas cadangan ini dinilai sangat vital ketika masyarakat sedang sangat membutuhkan BBM.
“Setiap SPBU saya harapkan menyiapkan generator. Kalau listrik PLN padam, pelayanan jangan langsung berhenti. Harus ada langkah antisipasi agar masyarakat tetap bisa dilayani,” tegas Andi Ina.
Lebih lanjut, ia menyadari posisi Kabupaten Barru sebagai jalur perlintasan kendaraan Trans Sulawesi. Meskipun demikian, kebutuhan energi bagi masyarakat lokal tetap harus menjadi prioritas utama pihak SPBU.
“Barru memang daerah lintasan. Kita memahami itu. Tetapi warga Barru juga harus didahulukan. Jangan sampai masyarakat Barru kesulitan mendapatkan BBM di daerahnya sendiri,” katanya.
Khusus untuk nelayan dan petani, penyaluran subsidi diharapkan tetap tertib.
“Nelayan dan petani harus patuh pada kuota. Jangan lintas SPBU. Kita ingin distribusi BBM tepat sasaran dan adil,” tegasnya.
Instruksikan Pengawasan Langsung di Lapangan
Bupati juga mengingatkan agar pelayanan antrean di seluruh SPBU lebih terkoordinasi dengan baik.
“Seharusnya pengisian di SPBU dilakukan secara serentak dan terkoordinasi. Jangan sampai kendaraan menumpuk di satu SPBU, sementara SPBU lainnya tidak bisa melayani,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut nyata, Andi Ina menginstruksikan Disperindag dan Satpol PP untuk memantau seluruh SPBU secara menyeluruh. Pemerintah daerah harus memastikan kepatuhan penyaluran langsung dari lapangan, bukan sekadar menerima laporan dari belakang meja.
“Saya minta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja bersama Satpol PP turun langsung memantau semua SPBU di Barru. Jangan hanya menunggu laporan. Kita harus melihat langsung kondisi di lapangan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Andi Ina.
“Pemerintah harus hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan. Kita tidak hanya rapat, tetapi turun langsung, melihat persoalannya dan memastikan ada solusi,” pungkasnya.
