JAKARTA, Petta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam di tengah polemik dokumen pendidikan dan tekanan politik terhadap putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi pertemuan Prabowo dan Gibran pada Selasa (10/11/2026). Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan keinginan mundur sebagai respons terhadap dinamika dan keputusan hukum yang berkembang.
Prasetyo juga meluruskan kabar bahwa Prabowo menolak keinginan tersebut. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran, termasuk terkait upaya membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Namun, pernyataan tersebut belum berarti Gibran resmi meninggalkan jabatan wakil presiden. Pada Selasa sore, Gibran menyampaikan akan mengikuti proses hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Dengan demikian, perkembangan politik saat ini masih berada pada tahap penyampaian niat, bukan pengunduran diri yang telah menghasilkan kekosongan jabatan.
Polemik Gibran dan Dinamika Politik Geng Solo
Wacana pengunduran diri Gibran muncul bersamaan dengan perubahan dinamika politik di sekitar lingkaran Joko Widodo yang kerap disebut sebagai “Geng Solo”.
Istilah tersebut digunakan dalam wacana politik untuk menggambarkan kelompok tokoh yang memiliki kedekatan politik dengan Jokowi dan sejumlah figur asal Solo. Namun, sebutan ini bukan nama organisasi atau struktur politik resmi.
Dinamika terbaru semakin menjadi perhatian setelah tiga kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menduduki jabatan di Kabinet Merah Putih menyatakan mundur dari partai pada Senin (9/11/2026).
Ketiganya adalah Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka. Pengunduran diri tersebut diterima Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
Giring menyatakan sudah tidak menemukan kesesuaian antara perjuangannya dengan arah partai. Sementara itu, Raja Juli menyampaikan ingin lebih fokus menjalankan tugas sebagai Menteri Kehutanan untuk mendukung pemerintahan Prabowo.
Adapun alasan pengunduran diri Isyana Bagoes Oka turut menjadi bagian dari perubahan susunan internal PSI.
Menariknya, pengunduran diri ketiganya adalah dari keanggotaan atau kepengurusan PSI, bukan dari jabatan pemerintahan. Mereka tetap berada dalam Kabinet Merah Putih.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai dinamika tersebut tidak bisa dilepaskan dari berbagai persoalan yang melibatkan Jokowi dan keluarganya, termasuk polemik dokumen pendidikan Gibran.
Analisis tersebut menunjukkan adanya kemungkinan perubahan orientasi politik sejumlah figur yang sebelumnya dekat dengan lingkaran Jokowi. Meski demikian, mundurnya tiga kader PSI dan munculnya niat Gibran untuk mundur belum cukup untuk menyimpulkan bahwa Geng Solo telah runtuh.
Situasi ini lebih tepat dibaca sebagai ujian terhadap soliditas jaringan politik yang selama ini diasosiasikan dengan Jokowi, sekaligus memperlihatkan bagaimana para tokohnya menghadapi perubahan konstelasi kekuasaan.
Bagaimana Mekanisme Penggantian Wakil Presiden?
Di luar dinamika politik, wacana pengunduran diri Gibran memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang berwenang menentukan penggantinya apabila jabatan wakil presiden benar-benar kosong.
Ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru paling lambat 60 hari.
Mekanismenya tidak melalui pemilihan umum ulang oleh masyarakat. Presiden berwenang mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR untuk kemudian dipilih melalui sidang.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa proses tersebut diawali dengan surat pengunduran diri wakil presiden yang ditujukan kepada MPR.
Setelah menerima surat tersebut, MPR akan memberitahukan kekosongan jabatan kepada Presiden sekaligus meminta pengajuan dua calon pengganti beserta dokumen persyaratannya.
Selanjutnya, MPR menggelar pemilihan dalam batas waktu konstitusional. Calon yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden untuk melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan.
Yusril menegaskan bahwa hingga Selasa (10/11/2026), Gibran masih berstatus sebagai wakil presiden karena belum ada pengunduran diri resmi yang menyebabkan kekosongan jabatan.
Pengunduran Diri Berbeda dengan Pemakzulan
Perlu dibedakan pula antara pengunduran diri dan pemakzulan atau impeachment. Keduanya merupakan jalur berbeda dalam konstitusi untuk mengakhiri jabatan presiden maupun wakil presiden.
Jika Gibran memilih mengundurkan diri, pengisian jabatan kosong mengikuti Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Sementara itu, pemberhentian melalui pemakzulan harus melewati proses politik dan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945, termasuk pemeriksaan Mahkamah Konstitusi atas pendapat DPR.
Artinya, polemik dokumen pendidikan maupun desakan politik tidak secara otomatis membuat jabatan wakil presiden menjadi kosong. Proses pemberhentian harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Untuk sementara, perkembangan politik masih bergantung pada langkah resmi Gibran dan proses yang mungkin ditempuh lembaga negara. Di sisi lain, dinamika internal PSI dan hubungan politik para tokoh yang diasosiasikan dengan Jokowi juga menjadi perhatian dalam membaca perubahan peta kekuasaan pemerintahan Prabowo.
