Makassar, Petta – Pemerintah Kabupaten Barru terus memacu akselerasi reformasi birokrasi dan penataan tata kelola pemerintahan yang responsif. Ketegasan disiplin pimpinan serta transparansi tata kelola internal menjadi kunci utama pencapaian target pembangunan daerah.
Ketegasan tersebut disampaikan Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari saat membuka Asistensi Penyusunan Peta Proses Bisnis (Probis) Perangkat Daerah Pemkab Barru Tahun 2025–2029 di Hotel Aryaduta, Makassar, Sabtu (1/8/2026).
Di hadapan para peserta, Andi Ina menyoroti tingkat kehadiran para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran camat. Ia menegaskan, agenda strategis yang berkaitan dengan penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) wajib dihadiri pimpinan utama tanpa diwakilkan.
“Saya tidak terima jika hal strategis seperti ini pimpinan OPD-nya tidak hadir tanpa alasan mendesak. Kedisiplinan dan keberadaan pimpinan sangat menentukan arah jalannya pemerintahan,” ujar Andi Ina.
Evaluasi Berkala dan Beban Kerja Proporsional
Guna memastikan profesionalisme ASN, Andi Ina mengelola secara mendalam sistem evaluasi kinerja pejabat birokrasi yang digelar setiap tiga bulan sekali. Ia menegaskan tidak ragu memberikan penilaian rendah bagi pejabat yang gagal memenuhi target kinerja.
Selain kedisiplinan, ia menginstruksikan para Kepala Dinas untuk membagi beban kerja secara adil dan proporsional hingga tingkat staf, serta menghentikan praktik pemusatan tugas berdasarkan subjektivitas personal.
“Gunakan struktur organisasi yang ada. Saya akan turun langsung ke OPD dan mengecek ke bawah, memastikan seluruh ASN diberdayakan sesuai tugas pokok dan fungsinya,” kata Bupati.
Andi Ina juga menepis isu praktik transaksional dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Barru. Ia memastikan tidak pernah meminta imbalan apa pun kepada pejabat yang dilantik.
“Saya tidak pernah meminta apa pun. Yang saya minta hanya satu, tunjukkan kinerja terbaik. Itulah yang akan saya nilai sampai akhir masa jabatan,” tegasnya.
Peta Probis Cegah Pemborosan Anggaran
Di sisi lain, Andi Ina mengapresiasi kenaikan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Barru tahun 2025 yang berhasil menembus angka 73,99 dengan predikat BB (Sangat Baik), melompat dari kategori B pada tahun sebelumnya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar penyusunan Peta Proses Bisnis tidak sekadar menggugurkan kewajiban administratif, melainkan menjadi panduan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sekaligus rem terhadap pemborosan anggaran daerah.
“Tanpa peta proses bisnis yang tepat, birokrasi akan kehilangan orientasi dalam menghasilkan output dan outcome yang nyata bagi warga. Kita ingin memangkas duplikasi tugas demi menghindarkan daerah dari pemborosan anggaran,” tuturnya.
Mengakhiri arahannya, Andi Ina mengajak seluruh jajaran pejabat untuk menuntaskan amanah pelayanan publik secara optimal dan berorientasi pada hasil nyata bagi warga Barru.
“Saya tidak sedang mengejar jabatan berikutnya. Yang saya pikirkan adalah bagaimana amanah lima tahun ini bisa saya tuntaskan dengan sebaik-baiknya dan berdampak bagi masyarakat. Mari bersama memperbaiki birokrasi dan menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Barru,” tutup Andi Ina.
