Terima Manajemen Indomaret, Bupati Barru Tekankan Prioritas Tenaga Kerja Lokal dan UMKM

Ilustrasi: Toko ritel modern Indomaret. (©Unsplash/Fiqih Alfaris)

Barru, Petta – Pemerintah Kabupaten Barru membuka ruang bagi pengembangan investasi ritel modern, namun dengan syarat ketat terkait pemberdayaan potensi lokal. Hal ini ditegaskan Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, saat menerima audiensi manajemen Indomaret di Rumah Jabatan Bupati Barru, Senin (2/3/2026).

Pertemuan tersebut membahas evaluasi operasional gerai yang sudah ada serta rencana ekspansi investasi Indomaret di wilayah Kabupaten Barru ke depan.

“Bupati sangat terbuka dan memberikan respons positif terhadap rencana peningkatan investasi. Namun, penegasannya jelas, seluruh proses harus sesuai regulasi dan mekanisme yang berlaku,” ujar perwakilan Pemkab Barru usai pertemuan tersebut.

UMKM Masuk Ritel Modern

Dalam audiensi tersebut, pihak manajemen Indomaret menyatakan kesiapannya untuk bersinergi lebih dalam dengan pelaku usaha kecil di Barru. Salah satu poin krusial yang disepakati adalah pembukaan ruang bagi produk-produk UMKM lokal untuk dipasarkan melalui jaringan gerai Indomaret.

Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses pasar bagi pengusaha lokal sekaligus memperkuat rantai pasok ekonomi kerakyatan di tingkat kabupaten.

Selain akses pasar, Indomaret juga berkomitmen memperkuat program Corporate Social Responsibility (CSR) yang selaras dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Barru.

Komitmen Tenaga Kerja dan Ketertiban Regulasi

Terkait aspek ketenagakerjaan, pihak Indomaret menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan perekrutan tenaga kerja asal Barru. Hal ini sejalan dengan visi pemda dalam menekan angka pengangguran melalui kolaborasi bersama sektor swasta.

“Kami saat ini menyesuaikan dengan regulasi teknis di sektor perdagangan dan ketenagakerjaan yang ada. Prinsipnya, kami ingin semuanya tertib administrasi dan sesuai ketentuan,” jelas pihak manajemen Indomaret.

Bupati Andi Ina mengingatkan agar setiap rencana pengembangan gerai baru harus mempelajari ketentuan tata ruang dan regulasi perdagangan agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan yang merugikan pasar tradisional atau pelaku usaha kecil lainnya.

Turut mendampingi Bupati dalam audiensi tersebut, jajaran kepala dinas dari DPMPTSP, Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR). Koordinasi lintas sektor ini dilakukan guna memastikan setiap rencana investasi berjalan transparan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Total
0
Shares
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Posts