Petta – Pemerintah resmi memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kelompok masyarakat rentan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, para menteri membahas sejumlah agenda strategis. Mulai dari refocusing penerima manfaat MBG, penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga berbagai isu teknis lainnya yang selama ini menghambat pelaksanaan program di lapangan.
Percepatan Pendataan Wilayah 3T
Zulkifli menegaskan, pemerintah menargetkan penguatan SPPG di wilayah 3T yakni Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku dapat rampung dalam waktu dekat. Ia menyebut proses pendataan di kawasan tersebut akan tuntas pekan ini.
“Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan pendataan yang 3T akan selesai dalam minggu ini, karena minggu lalu kita rapat satu bulan,” ujar Zulkifli dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis.
Selanjutnya, pemerintah juga akan memprioritaskan daerah dengan angka prevalensi stunting yang tinggi. Langkah ini diambil supaya anggaran MBG benar-benar menyasar wilayah yang paling membutuhkan intervensi gizi.
Ibu Hamil dan Balita Jadi Sasaran Utama
Selain memprioritaskan wilayah 3T, pemerintah turut memfokuskan intervensi kepada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok ini kerap disebut sebagai kelompok 3B karena dinilai paling rentan terhadap risiko gizi buruk dan stunting.
Dengan penataan ulang sasaran penerima manfaat, pemerintah berharap program MBG dapat dirasakan secara lebih tepat sasaran oleh masyarakat yang benar-benar memerlukannya. Oleh karena itu, refocusing penerima manfaat menjadi agenda pertama yang dibahas dalam Rakortas kali ini.
Zulkifli memastikan proses penataan ulang tersebut akan berjalan adil bagi semua pihak. “Semua akan diselesaikan dengan baik, yang adil ya bagi semua pihak. Jadi tidak usah khawatir,” imbuhnya.
Kemendagri Turun Tangan Dukung Pendataan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian turut menyatakan dukungannya terhadap kebijakan yang memprioritaskan daerah 3T dan kelompok sasaran prioritas tersebut. Menurutnya, masyarakat di wilayah-wilayah tersebut merupakan kelompok yang paling membutuhkan perhatian pemerintah.
“Mereka betul-betul membutuhkan dan mereka yang patutnya berbicara, membela hak,” tegas Tito.
Sebagai tindak lanjut, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menyatakan kesiapannya mendukung proses pendataan penerima manfaat. Dukungan ini diharapkan dapat memastikan program MBG berjalan lebih akurat dan tepat sasaran, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis seperti Papua, NTT, dan Maluku.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis pelaksanaan Program MBG ke depan akan semakin merata. Terlebih, penguatan tata kelola SPPG turut menjadi perhatian serius agar penyaluran manfaat gizi tidak lagi terkendala persoalan teknis di lapangan.
