Barru, Petta – Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Barru memperkuat pengawasan internal dan mencegah praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (5/11/2026).
Pertemuan tersebut diikuti para kepala daerah se-Sulawesi Selatan bersama pimpinan DPRD, sekretaris daerah, sekretaris DPRD, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Andi Ina mengatakan, pencegahan korupsi harus menjadi tanggung jawab bersama. Upaya tersebut, menurut dia, perlu diwujudkan melalui penguatan sistem pemerintahan, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif.
“Pemerintah Kabupaten Barru berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan internal, membenahi tata kelola pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku dengan menjunjung tinggi integritas,” tegas Bupati.
Pengawasan internal dan pengadaan jadi perhatian
Dalam rakor tersebut, sejumlah aspek strategis menjadi pembahasan. Di antaranya optimalisasi fungsi pengawasan internal, penguatan langkah pencegahan tindak pidana korupsi, serta perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pengelolaan pengadaan menjadi salah satu perhatian karena prosesnya harus berjalan transparan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Barru, forum tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat penerapan prinsip integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Selain itu, penguatan akuntabilitas kinerja aparatur juga menjadi bagian dari upaya memastikan program pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Rakor dihadiri Kemendagri dan KPK
Rakor tingkat Provinsi Sulawesi Selatan ini turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Sulawesi Selatan, serta para kepala daerah dan unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Melalui keikutsertaan dalam forum tersebut, Pemkab Barru menyatakan akan terus memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, pengawasan, dan akuntabilitas aparatur.
Langkah itu diharapkan dapat memastikan setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berlangsung secara transparan serta sesuai ketentuan yang berlaku.
