Petta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp 8,99 triliun pada tahun ini tidak akan memotong gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini ditegaskan oleh mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (13/2/2025).
“Belanja gaji tidak dilakukan efisiensi. Tapi, belanja barang dan barang modal akan diteliti sangat tajam untuk efisiensi, termasuk Perjadin, ATK, seremonial, dan peringatan,” tegas Sri Mulyani.
Efisiensi ini, kata dia, tidak akan mengganggu peran penting Kementerian Keuangan dalam mengumpulkan penerimaan negara. “Kemenkeu punya peran penting untuk mengumpulkan penerimaan negara. Tugas-tugas penting seperti patroli tetap didukung, tapi dengan perhitungan yang presisi dan efisien,” ujarnya.
Sri Mulyani menjelaskan, belanja yang akan dipangkas meliputi Alat Tulis Kantor (ATK), seminar, Bimtek-Diklat, acara seremonial, dan perjalanan dinas (Perjadin). Bahkan, kegiatan seremonial akan dihapuskan sepenuhnya.
“Semua percetakan, souvenir, banner, dan konsumsi rapat dihapuskan. Diklat dan Bimtek akan dilakukan secara online atau luring. Efisiensi seremonial, seminar, dan lainnya mencapai Rp 58,2 miliar, dari sebelumnya Rp 298,5 miliar,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Perjadin juga akan dibatasi hanya untuk kegiatan penting dan tugas negara. Anggaran Perjadin dipangkas dari Rp 1,526 triliun menjadi Rp 708,97 miliar.
Sri Mulyani menegaskan, sistem Kemenkeu seperti Indonesia National Single Window (INSW), Coretax, dan CEISA tidak akan terpengaruh oleh efisiensi anggaran. Namun, dia memastikan bahwa setiap pengeluaran akan diteliti secara detail dan presisi.
“Penggunaan peralatan kantor akan dilakukan secara sharing, dan penggunaan BMN (Barang Milik Negara) juga akan menggunakan standar. Tidak ada lagi ruang-ruang tersendiri yang bisa digunakan bersama,” ungkapnya.
Dengan kebijakan ini, Sri Mulyani berharap Kemenkeu tetap bisa menjalankan tugasnya dengan optimal tanpa membebani anggaran negara. “Efisiensi bukan berarti mengurangi kinerja, tapi memastikan setiap rupiah digunakan dengan tepat,” pungkasnya.
