Makassar, Petta – Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyelaraskan program dan anggaran dengan visi-misi pembangunan daerah. Ia juga mengingatkan agar kegiatan yang tidak relevan dengan prioritas pembangunan dikurangi dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Pesan tersebut disampaikan Abustan saat menutup Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Daerah yang Terintegrasi dengan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 di Hotel Mercure Makassar, Minggu (1/11/2026).
Dalam arahannya, Abustan menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada hasil dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dua prioritas yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah adalah penanggulangan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran.
“Prioritas utama Bupati dan Wakil Bupati adalah penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui intervensi program yang tepat sasaran. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh jajaran OPD untuk lebih teliti dan akurat dalam mendata warga kurang mampu yang masuk kategori miskin,” tegas Abustan.
Menurutnya, ketepatan data menjadi faktor penting agar program bantuan dan intervensi pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Plt. Kepala BKAD, para pimpinan OPD, serta Asisten I, II, dan III Sekretariat Daerah Kabupaten Barru.
Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas OPD
Selain ketepatan sasaran anggaran, Abustan meminta seluruh jajaran birokrasi memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Ia menggarisbawahi tiga prinsip utama yang harus diterapkan seluruh OPD hingga tingkat staf, yakni transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab, serta partisipasi publik.
Prinsip transparansi, menurutnya, harus berjalan di lingkungan internal pemerintahan maupun dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Setiap aparatur juga perlu memahami proses dan tata kelola program yang sedang dijalankan.
Sementara itu, akuntabilitas menuntut setiap aparatur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program kerja. Mereka juga harus memiliki kesiapan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul di lapangan.
Adapun partisipasi publik diperlukan agar kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memperhatikan manfaat yang dirasakan warga.
Dorong Agropolitan dan Hilirisasi Produk Daerah
Dalam penyusunan APBD 2027, Abustan juga meminta OPD memaksimalkan potensi sumber daya manusia di masing-masing instansi. Ia menilai kapasitas aparatur perlu diperkuat agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif.
Selain itu, pemerintah daerah perlu memfokuskan pengembangan sektor agroteknologi, agropolitan, dan hilirisasi produk. Salah satu sektor yang disoroti adalah perikanan melalui pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.
Pengembangan sektor-sektor tersebut, lanjutnya, harus didukung pembangunan infrastruktur penunjang. Kesiapan infrastruktur dasar menjadi kebutuhan penting agar potensi agropolitan dan sektor strategis lainnya dapat berkembang secara optimal.
Abustan juga mengingatkan agar setiap pimpinan OPD kembali mempelajari dan membedah indikator visi-misi pemerintah daerah. Program yang tidak relevan dengan target pembangunan diminta untuk dipangkas atau dikurangi.
Ia turut menekankan pentingnya kolaborasi dan harmonisasi antar-OPD. Menurutnya, setiap perangkat daerah tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dalam melaksanakan agenda pembangunan.
Menutup arahannya, Abustan meminta seluruh jajaran pemerintah daerah memiliki komitmen dan kesepakatan yang kuat dalam mengawal dokumen APBD 2027.
“Perlu ada kesepakatan yang solid dan arah yang jelas sesuai dengan Visi Misi Barru yaitu, Terwujudnya Kabupaten Barru yang Berkeadilan, Maju Berkelanjutan dan Sejahtera Lebih Cepat,” pungkasnya.
