Makassar, Petta – Dinas Sosial Kota Makassar bersama Pemerintah Kecamatan Tamalanrea bergerak cepat merespons dinamika penyaluran bantuan sosial di tingkat lokal. Langkah taktis ini diwujudkan lewat kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) bersama para operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
Pertemuan strategis tersebut dilangsungkan di Ruang Rapat Camat Tamalanrea Lantai 2 pada Rabu (5/8/2026). Rapat ini dipimpin langsung oleh Camat Tamalanrea, Andi Patiroi dan dihadiri oleh para pengelola data guna membedah akar persoalan di lapangan secara komprehensif.
Agenda krusial ini dihelat sebagai tindak lanjut atas lonjakan laporan warga terkait perubahan status desil dan Indeks Kemiskinan Daerah (IKD). Perubahan indikator tersebut secara langsung memengaruhi kepesertaan serta penerimaan berbagai program bantuan sosial masyarakat di wilayah Kecamatan Tamalanrea.
Perkuat Akurasi Data Lewat Evaluasi Menyeluruh
Dalam sesi monitoring tersebut, pemerintah kecamatan bersama para operator secara intensif membahas mekanisme pemutakhiran data. Verifikasi informasi yang akurat menjadi fondasi mutlak agar penanganan aduan warga dapat diselesaikan secara tepat sasaran.
“Akurasi data adalah jantung dari keadilan sosial. Kita tidak boleh membiarkan ketidaksesuaian status desil menghambat hak warga yang membutuhkan, sehingga inovasi verifikasi berbasis data riil harus terus kita optimalkan,”
Andi Patiroi, Camat Tamalanrea
Seluruh operator SIKS-NG di tingkat kelurahan didorong untuk bekerja lebih cermat, teliti, dan profesional. Setiap proses pengelolaan data kesejahteraan sosial wajib berpedoman pada ketentuan regulasi guna meminimalisir celah kesalahan administrasi.
Imbauan Transparansi dan Mekanisme Pengaduan Resmi
Pemerintah Kecamatan Tamalanrea menyadari bahwa transparansi informasi memegang peranan vital dalam menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, warga diimbau untuk aktif memanfaatkan jalur pengaduan resmi yang telah disediakan.
- Menyampaikan usulan perbaikan data melalui operator SIKS-NG di kelurahan masing-masing.
- Melampirkan dokumen pendukung yang valid sesuai kondisi objektif di lapangan.
- Memantau proses verifikasi secara berkala agar transparansi penanganan tetap terjaga.
Melalui kolaborasi erat antara Dinsos Makassar, aparatur kecamatan, dan ketelitian para operator kelurahan, persoalan validitas data bansos ini diharapkan tuntas secara solutif. Langkah terintegrasi ini sekaligus menjadi komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan bagi masyarakat Tamalanrea.
