Petta – Komisi IX DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp 240,2 triliun. Persetujuan itu menjadi salah satu kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kepala BGN dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Kamis (17/9/2026).
Sebelum mengetok persetujuan, Wakil Ketua Komisi IX Yahya Zaini selaku pimpinan rapat meminta pendapat anggota, dan seluruh anggota menyatakan setuju. Yahya kemudian membacakan kesimpulan rapat tersebut.
“Pagu anggaran BGN 2027 ditetapkan sebesar Rp240.201.499.678.000,” kata Yahya.
Hampir seluruhnya untuk pemenuhan gizi
Dari total anggaran itu, Rp 232,88 triliun dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional, sedangkan Program Dukungan Manajemen memperoleh Rp 7,33 triliun. Dengan begitu, sebagian besar dana diarahkan untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).
Selain berdasarkan program, anggaran tersebut juga dirinci per unit kerja. Deputi Penyediaan dan Penyaluran mendapat porsi terbesar, yakni sekitar Rp 232,56 triliun, disusul Sekretariat Utama sekitar Rp 7,26 triliun.
Adapun unit kerja lainnya menerima alokasi sebagai berikut:
- Inspektorat Utama: sekitar Rp 35,05 miliar
- Deputi Sistem dan Tata Kelola: Rp 29,3 miliar
- Deputi Promosi dan Kerja Sama: Rp 76,51 miliar
- Deputi Pemantauan dan Pengawasan: Rp 51,24 miliar
- Pusat Data dan Informasi: Rp 154,43 miliar
- Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi: Rp 38 miliar
Turun Rp 30 triliun dari pagu indikatif
Angka Rp 240,2 triliun ini lebih rendah dari pagu indikatif BGN sebelumnya, yakni Rp 270,2 triliun. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan penurunan tersebut berasal dari langkah efisiensi.
“Terdapat efisiensi sebesar Rp 30 triliun, khususnya pada anggaran MBG,” ujar Sudaryono dalam RDP dengan Komisi IX.
Ia memastikan porsi terbesar anggaran langsung tersalurkan untuk pemenuhan gizi masyarakat di lapangan, sedangkan sisanya dipakai untuk operasional manajemen lembaga.
Sempat disorot soal target penerima
Di sisi lain, besaran anggaran MBG 2027 sebelumnya sempat dikritisi anggota dewan. Anggota Komisi IX Irma Suryani Chaniago menilai target penerima manfaat tahun 2027 tidak konsisten dengan arah ekspansi program. Menurut dia, target penerima turun dari 74 juta pada 2026 menjadi 72 juta pada 2027, sementara pagu MBG naik dari Rp 218 triliun menjadi Rp 232 triliun.
Sementara itu, persetujuan ini terjadi tiga hari setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (14/9/2026). Saat masih menjabat, Purbaya sempat mewacanakan penekanan anggaran MBG 2027 hingga di bawah Rp 200 triliun.
BPOM ikut disetujui
Dalam rapat yang sama, Komisi IX juga menyetujui pagu anggaran BPOM tahun 2027 sebesar Rp 1,94 triliun. Komisi meminta BPOM mengusulkan tambahan anggaran Rp 2,465 triliun untuk penguatan tugas pengawasan obat dan makanan yang belum tertampung dalam pagu.
