Barru, Petta – Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Penyerahan dokumen daerah ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barru, Sabtu (10/10/2026).
Kegiatan strategis tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barru Muh. Aliffandi Aska. Mewakili Bupati Andi Ina Kartika Sari, Abustan menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah.
Oleh karena itu, penyusunan rancangan KUA dan PPAS harus selaras dengan rencana jangka menengah. Dokumen ini wajib mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Barru Tahun 2025–2029.
Target Pertumbuhan Ekonomi 2027
Selanjutnya, konsistensi antara kebijakan fiskal dan prioritas anggaran menjadi kunci utama pembangunan. Pemerintah daerah mencatat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru pada 2025 sukses mencapai angka 5,11 persen.
Meskipun demikian, pencapaian positif tersebut tidak boleh sekadar berhenti sebagai deretan angka statistik belaka. Pertumbuhan ini harus mampu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Untuk Tahun Anggaran 2027, pemerintah daerah menargetkan angka pertumbuhan ekonomi mampu menyentuh level 6,31 persen. Target ambisius ini diharapkan mampu menjaga momentum pergerakan ekonomi kerakyatan di berbagai sektor.
Ruang Fiskal dan Fokus Pembangunan
Di sisi lain, Wakil Bupati mengakui adanya keterbatasan ruang fiskal daerah saat ini. Kemampuan keuangan daerah belum tumbuh secepat tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur publik.
Akibatnya, penyusunan anggaran harus dilakukan secara realistis, terukur, dan penuh tanggung jawab. Setiap program pemerintah daerah wajib memiliki sasaran yang jelas serta indikator kinerja yang mudah dievaluasi.
Untuk menyiasati hal tersebut, pemerintah mengarahkan lima fokus utama pembangunan Barru pada tahun 2027. Fokus tersebut meliputi penguatan sumber daya manusia, ekonomi lokal inklusif, infrastruktur, pariwisata, hingga mitigasi bencana.
Khusus terkait mitigasi bencana, Abustan secara khusus memberikan apresiasi tinggi kepada petugas gabungan di lapangan. Jajaran Polres, Kodim, dan BPBD Barru dinilai telah bekerja keras menangani kebakaran lahan selama tiga bulan terakhir.
APBD Sebagai Pengungkit Kesejahteraan
Lebih lanjut, percepatan pembangunan daerah tentu tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan APBD semata. Pemkab Barru akan terus memperluas sumber pembiayaan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemprov, dan CSR perusahaan swasta.
Selain itu, reformasi tata kelola pemerintahan dan transformasi digital juga menjadi perhatian serius. Digitalisasi pelayanan diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan sekaligus memperkuat sistem pengawasan anggaran.
Harapannya, pembahasan bersama pihak legislatif dapat menghasilkan postur APBD yang sehat, kredibel, dan berkeadilan. Pada akhir pemaparannya, Abustan meninggalkan pesan mendalam terkait esensi pengelolaan keuangan daerah.
“Fiskal yang sehat bukan tujuan akhir pembangunan. Fiskal yang sehat adalah keunggulan agar kesejahteraan dapat sampai kepada masyarakat. Pembangunan yang baik bukan pembangunan yang paling banyak menghabiskan anggaran, melainkan pembangunan yang paling cepat mengubah anggaran menjadi manfaat,” pesannya di hadapan peserta rapat paripurna.
