Petta – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengadu ke DPR lantaran merasa hanya diberi harapan palsu atau “PHP” oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selama hampir satu tahun. Sebab, kepastian soal redistribusi dan sertifikasi 16.000 hektare lahan untuk petani di wilayahnya tak kunjung datang, meski usulan sudah diajukan sejak akhir 2025.
Keluhan tersebut disampaikan Sherly dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Rapat itu membahas peran pemerintah daerah dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) serta kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Usulan Setahun Tanpa Kejelasan
Menurut Sherly, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah mengidentifikasi potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 36.200 hektare. Dari luas tersebut, pemerintah daerah baru berhasil meredistribusi dan mensertifikasi sekitar 11.700 hektare atau 32 persennya.
Sementara itu, sebanyak 24.500 hektare telah melalui proses verifikasi. Dari jumlah itu, 16.000 hektare di antaranya dinyatakan sudah bersih atau “clear” dan telah diusulkan ke Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Wilayah BPN setempat. Namun, hasilnya belum juga turun.
“Kami sudah mengusulkan sejak akhir 2025, dari 24.500, kami sudah verifikasi dan sudah clear 16.000 hektare, diusulkan lewat Kanwil BPN kepada Kementerian ATR/BPN, tetapi saat ini belum ada hasilnya,” kata Sherly dalam rapat tersebut.
Oleh karena itu, Sherly meminta agar ada kepastian waktu dalam proses redistribusi lahan tersebut. Ia berharap ada satu sistem yang memungkinkan pemerintah daerah mengetahui posisi berkas usulan mereka.
“Kami sudah berproses satu tahun dan sampai saat ini kami bahkan belum bisa membagikan 16.000 hektare yang menurut verifikasi kami sudah clear. Jika pun belum clear, kami bisa ada satu sistem di mana dengan masuk kami tahu masalahnya di mana, ada di meja siapa, kami butuh apa, dengan kepastian,” jelasnya.
Ditanggapi Berkelakar oleh Pimpinan Komisi II
Menanggapi curahan hati Sherly, Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda pun mempertanyakan lamanya proses tersebut. Selanjutnya, ia menyinggung persoalan itu kepada Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan yang hadir mewakili Menteri Nusron Wahid dalam rapat.
“Jadi satu tahun Ibu sudah ngajukan, belum ada kepastian sampai hari ini?” tanya Rifqi, yang dibenarkan langsung oleh Sherly.
Dengan nada berkelakar, Rifqi lantas menyampaikan sindiran kepada sang Wakil Menteri. “Waduh, Pak Wamen, ini Bu Gubernur Maluku Utara di-PHP selama satu tahun,” ujarnya.
Petani Butuh Kepastian Legalitas
Selain soal lambannya proses administrasi, Sherly turut menyoroti kondisi petani di Maluku Utara secara umum. Ia mengungkapkan, sekitar 60 persen penduduk di provinsinya berprofesi sebagai petani, sehingga persoalan lahan berdampak langsung pada kehidupan mereka.
“Di Maluku Utara itu 60 persen adalah petani, dan untuk mendukung program presiden hilirisasi kelapa, kami butuh kepastian legalitas dan redistribusi. Ada petani yang punya lahan, tapi tidak punya sertifikat, sehingga kepastian hukum atas keberlanjutan panennya itu tidak ada, dan kemudian ada petani yang tidak punya lahan,” kata Sherly.
Menurutnya, pemberian lahan seluas satu hingga dua hektare kepada satu keluarga petani berpotensi membantu mengurangi angka kemiskinan di daerahnya. Karena itu, ia pun mendorong penguatan kewenangan GTRA di tingkat daerah agar dapat bergerak lebih cepat.
Sebagai Ketua GTRA Maluku Utara, Sherly mengaku selama ini hanya dibebani tanggung jawab tanpa disertai kewenangan untuk mengeksekusi program reforma agraria secara langsung. Adapun informasi terakhir yang diterima pemerintah daerah, proses eksekusi lahan tersebut kini berada di tangan Bank Tanah.
